Pangkalpinang, Berita-Fakta – Rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Pulau Gelasa, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), semakin menuai kontroversi. PT Thorcon Power Indonesia yang getol mempromosikan proyeknya, kini dihadapkan pada kritik tajam dari Hafiz, pegiat lingkungan dan masyarakat setempat yang vokal memperjuangkan kelestarian alam Babel.
Dalam audiensi dengan pimpinan fraksi DPRD Provinsi Babel di Ruang Bamus pada Senin (10/11/2025), Hafiz secara tegas membongkar sejumlah klaim PT Thorcon yang dinilai menyesatkan dan tidak berdasar. Kritik ini menyoroti isu energi nuklir, dampak lingkungan, hingga urgensi proyek di tengah potensi energi terbarukan yang melimpah.
Hafiz menekankan kesalahan pemahaman publik terhadap energi nuklir. “Yang jarang diketahui masyarakat, nuklir itu bukan energi terbarukan, tapi energi baru. Energi terbarukan itu yang bisa sustain, seperti angin dan surya,” ujarnya di depan anggota dewan.
Menurut Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) 2019-2050, Babel memiliki potensi energi surya hingga 2.810 MW dan angin lebih dari 1.700 MW. Data ini menjadi dasar Hafiz untuk menantang prioritas PLTN, terutama di tengah upaya global transisi ke energi hijau.
Pulau Gelasa disebut Hafiz sebagai “benteng ekologi terakhir” di pesisir timur Babel. Ekspedisi ilmiah mengungkap setidaknya empat nilai konservasi tinggi, termasuk:Karang purba berdiameter hingga 12 meter di ekosistem bawah laut Teluk Pisang, yang merupakan tapak ekologi berusia ribuan tahun.Teluk Pisang sebagai satu-satunya lokasi vital bagi nelayan di Pulau Gelasa, menyumbang hasil laut seperti sotong dengan nilai ekonomi tinggi bagi masyarakat Desa Beriga. Risiko kerusakan lingkungan dari PLTN dinilai akan menghancurkan ekosistem ini, yang sudah rentan akibat 173 ribu hektare lahan kritis di Babel.
Hafiz juga mempertanyakan bahan baku proyek. “Bahan bakunya itu bukan thorium, tapi uranium. Tolong ditanyakan ke PT Thorcon, apakah bahan bakunya ada di Bangka Belitung atau tidak? Jangan sampai teman-teman terlanjur semangat terkait pengolahan thorium,” katanya.
Ia menyarankan agar klaim pengolahan thorium lokal diverifikasi, mengingat ketergantungan pada uranium impor bisa menimbulkan isu pasokan dan keamanan.
PT Thorcon sering mengklaim teknologi Small Modular Reactor (SMR) mereka sudah “proven”. Hafiz menepis pernyataan PT Thorcon secara sepihak. “Stop bilang apa yang dilakukan oleh PT Thorcon ini sudah proven! PT Thorcon saja belum pernah bangun PLTN. Proven itu kan terbukti.” ujarnya.
Lebih lanjut, dari 9% negara di dunia yang menggunakan nuklir, teknologi SMR seperti yang diusung Thorcon belum umum. “Berapa persen teknologi yang akan digunakan oleh Thorcon ini yang digunakan di seluruh dunia? Artinya teknologi ini juga belum digunakan secara umum,” tambah Hafiz.
Poin krusial lainnya adalah survei Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) yang menyebut 73% masyarakat Babel setuju PLTN. Hafiz menyebut angka ini “sangat mustahil” dan mengindikasikan fabrikasi data.
Perbandingan global: Amerika Serikat (80 tahun pengalaman PLTN): 56% (tertinggi pada 2024), Jepang (pasca-Fukushima): Hanya 20%, dan Jerman: Sudah phase out, menutup semua PLTN.
“Angka 73% itu sangat mustahil di seluruh dunia untuk diterima. Di Amerika saja yang 80 tahun cuma sampai 56%. Apalagi di Bangka Belitung yang pemahaman energi kita belum memadai,” tegas Hafiz. Ia menuntut transparansi instrumen survei yang digunakan.
Hafiz mempertanyakan urgensi proyek dengan pertanyaan retoris: “Apakah Bangka Belitung darurat energi?”. “Fakta menunjukkan:Babel mencapai 100% elektrifikasi sejak 2017, PLN mengembangkan cofiring biomassa, didukung dua perusahaan hutan tanaman energ, dan PLTU raksasa di Jambi telah menihilkan kebutuhan Babel menyuplai listrik ke Sumatera.” ungkapnya.
Dengan risiko tinggi nuklir, lahan kritis, dan kerentanan bencana alam, Hafiz menyimpulkan PLTN tidak diperlukan di Babel. Polemik ini diharapkan mendorong diskusi lebih mendalam antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk prioritas energi berkelanjutan.
