Pangkalpinang, Berita-Fakta – Audiensi publik soal rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) oleh PT Thorcon Power Indonesia di Pulau Gelasa, Bangka Tengah, berlangsung panas. Penjelasan Direktur Operasi PT Thorcon, Dhita Ashari, terputus oleh teriakan penolakan dari warga Desa Beriga yang tegas menolak proyek tersebut.
Kejadian ini mencerminkan ketegangan antara janji transparansi perusahaan dengan kekhawatiran masyarakat terhadap risiko nuklir. Berikut kronologi lengkap dan respons kedua belah pihak.
Dhita Ashari berupaya meredam keresahan dengan menekankan proses bertahap dan kepatuhan regulasi. “Ke depannya ini saya akan lebih transparan ya Pak, terkait untuk lisensi-lisensi, izin-izin. Sekali lagi itu bertahap, kita tidak bisa langsung ujuk-ujuk melakukan pembangunan apapun di sana,” katanya dari audiensi di Pangkalpinang.
Ia menambahkan, proyek tidak akan berjalan tanpa persetujuan masyarakat dan pengawasan ketat. PT Thorcon berkomitmen berjalan bersama warga setempat.
Untuk meyakinkan publik, Dhita menyoroti penerapan standar keselamatan tertinggi. “Kita juga bukan hanya mengikuti standar nasional, tapi kita mengikuti standar internasional, yaitu IAEA. Dia sudah ada standar internasionalnya sendiri, apalagi untuk tingkat keselamatan,” ujarnya.
IAEA (International Atomic Energy Agency) memang menjadi acuan global untuk teknologi nuklir. Namun, penjelasan ini gagal meredam amarah warga. Saat Dhita mulai membahas teknologi tinggi, perwakilan masyarakat Beriga langsung berteriak menolak. Mereka menganggap janji perusahaan hanya “basa-basi” di tengah penolakan fundamental terhadap risiko nuklir.
Warga lebih fokus pada bahaya inheren teknologi ini, bukan sekadar standar yang dijanjikan. Teriakan tersebut menandakan hilangnya kepercayaan terhadap sosialisasi PT Thorcon. Dhita pun mengakhiri dengan memohon izin untuk melanjutkan sosialisasi dan edukasi. “Diizinkan untuk ke depan tetap melakukan sosialisasi dan edukasi,” pintanya.
Permohonan ini langsung dibenturkan sikap keras warga Beriga sebagai pemilik wilayah. Penolakan ini menjadi bukti bahwa dialog lebih lanjut sulit tanpa mengatasi kekhawatiran dasar.
