Bangka Tengah, Berita-Fakta — Belum genap sebulan pasca-operasi helikopter Super Puma Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang menyita puluhan alat berat, aktivitas penambangan timah ilegal di kawasan Sarang Ikan, Lubuk Besar, Bangka Tengah, kembali bergeliat.
Pengamatan lapangan Selasa (2/12/2025) ungkap sekitar 80 unit ponton disebut “gacor” karena hasilkan timah melimpah, kini kembali beroperasi lagi, diduga dibiayai kolektor bernama Abs dari Lubuk Besar.
Kawasan Sarang Ikan, yang seharusnya jadi habitat biota air dan zona konservasi, kini kembali tercemar lumpur hitam pekat dari limbah penyedotan timah. Pekerja di lokasi mengaku ponton-ponton itu milik “pemain lama” yang langsung bangkit usai razia November lalu. “Kita cuma cari rezeki, tapi ini bikin laut mati. Ikan hilang, nelayan susah,” kata seorang pekerja ponton yang enggan disebut namanya, khawatir kena sasaran aparat.
Dugaan kuat, operasi ini dibiayai Abs, kolektor timah ilegal asal Lubuk Besar yang dikenal sejak 2024 sebagai pengurus ponton di kolong Merbuk, Kenari, dan Pungguk. Sumber lapangan menyebut Abs tak hanya urus ponton, tapi juga tampung hasil tambang di rumahnya, seolah kebal hukum meski Satgas PKH gencar sidak. “Abs ini kolektor besar, hubungkan penambang ke smelter. Kalau dia berhenti beli, ponton mati sendiri,” tambah sumber yang dekat dengan jaringan lokal.
Yang lebih mengkhawatirkan, pekerja lapangan tuding ada dukungan dari oknum aparat penegak hukum (APH) setempat. “Tanpa mata-mata, mana mungkin 80 ponton gacor begini tanpa kabar ke polisi atau satgas,” bisik salah satu operator ponton.
Tuduhan ini sejalan dengan laporan Mongabay akhir November 2025, yang catat tambang ilegal Babel bangkit pasca-kontraksi kasus korupsi PT Timah, didorong kembalinya kolektor tapak. Rendy Hamzah, peneliti politik ekologi Universitas Bangka Belitung, bilang jaringan ilegal ini meluas, libatkan aktor politik, sehingga sulit diberantas.
Latar belakangnya, kawasan Sarang Ikan jadi hotspot sejak Oktober 2025. Operasi Super Puma Satgas PKH Halilintar pada 6-8 November 2025 guncang Lubuk Besar: helikopter militer mendarat langsung, sita 6-14 excavator, 1 dozer, dan mesin timah ilegal milik inisial AT, HM, Tomi alias Atom, serta Pengurus Kamal. Penyitaan lanjut pada 14-25 November: 64 alat berat (62 excavator, 2 dozer) dari hutan lindung, plus 9 unit tersembunyi di kebun sawit. Puncaknya, 19 November, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Panglima TNI Agus Subiyanto, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin inspeksi langsung di Nadi-Sarang Ikan, sita 23 alat berat dari lahan 315 hektare rusak.
Kerugian negara fantastis: Rp12,9 triliun dari ekstraksi 2 ton timah/hari di 315,48 hektare (262,85 ha Sarang Ikan, 52,63 ha Nadi).547215 Menhan Sjafrie tegas: “Negara tidak boleh kalah. Proses hukum lanjut, barang bukti titip ke PT Timah sebagai modal negara.”Kejagung bidik pemodal besar, blokir akses di Lubuk Besar.
Namun, bangkitnya 80 ponton tunjukkan penertiban Perpres 5/2025 belum tuntas. Imparsial kritik keterlibatan TNI: “Ini militerisasi, domain polisi dan jaksa.” Warga X (Twitter) seperti @SyahrobSyahroni soroti: “Teriakan nelayan tak didengar, Bangka Tengah negeri sejuta lubang.”
Pemkab Bangka Tengah klaim dukung blokir, tapi aktivitas marak lagi. Hingga kini, belum ada respons resmi Satgas PKH atau Polres Bangka Tengah soal 80 ponton ini. Warga harap razia lanjut, putus rantai kolektor seperti Abs, agar Sarang Ikan kembali jadi “sarang ikan” sesungguhnya.
