BANGKA TENGAH, BERITA-FAKTA.COM— Aroma kontroversi menyeruak di balik kemeriahan ajang Bateng Fun Run 5K 2025 yang digelar di Alun-Alun Kota Koba, Bangka Tengah. Di saat gelombang penolakan masyarakat terhadap rencana Pembangunan Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Thorcon di Pulau Gelasa kian masif, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah justru dituding memberikan “karpet merah” bagi perusahaan kontroversial tersebut melalui ruang publik.
Ajang olahraga yang sejatinya dipromosikan Bupati Bangka Tengah, Algafry Rahman, sebagai sarana sport tourism dan kebersamaan warga, kini berubah menjadi sorotan tajam. Pasalnya, logo PT Thorcon Power Indonesia terpampang nyata di kaus peserta dan perangkat acara.
Kehadiran Thorcon sebagai sponsor memicu spekulasi bahwa kegiatan ini bukan sekadar urusan kesehatan, melainkan upaya “Social Greenwashing”. Perusahaan diduga memanfaatkan fasilitas negara dan animo masyarakat untuk membangun citra positif (branding) di tengah sengkarut perizinan tata ruang dan penolakan sosial yang belum tuntas.
Sikap permisif Pemkab Bangka Tengah ini dianggap sebagai bentuk ketidaktegasan dalam menjaga netralitas. Sejak rencana PLTN mencuat, elemen masyarakat mengkhawatirkan risiko keselamatan dan dampak lingkungan jangka panjang. Namun, alih-alih membuka dialog transparan, pemerintah daerah justru membiarkan perusahaan “berbaur” dengan warga dalam balutan acara lari santai.
“Ini bukan soal lari 5 kilometer, ini soal etika dan keberpihakan,” tegas Eka menilai, keterlibatan Thorcon dalam event yang difasilitasi pemerintah daerah telah mencederai etika politik. Menurutnya, Pemkab seolah-olah berperan menjadi humas bagi perusahaan nuklir tersebut.
“Ketika masyarakat belum diberi ruang dialog yang jujur, Pemkab justru membantu mencuci citra perusahaan yang ditolak warganya sendiri. Ini bentuk pengkhianatan terhadap suara rakyat,” lanjutnya dengan nada berang.
Kritik keras kini mengarah pada sejauh mana batasan peran swasta dalam acara publik yang menggunakan APBD atau fasilitas negara. Forlab Bangka Tengah menekankan bahwa menampilkan logo perusahaan yang sedang dirundung isu sensitif di acara pemerintah sama saja dengan memberikan legitimasi terselubung terhadap proyek PLTN.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari pihak Pemkab Bangka Tengah mengenai mekanisme kerja sama sponsorship tersebut maupun jaminan bahwa kegiatan olahraga ini tidak ditunggangi kepentingan pemasaran korporasi.
Publik kini menunggu. Apakah Pemkab Bangka Tengah akan kembali berdiri bersama rakyat, atau tetap membiarkan instrumen kekuasaannya digunakan sebagai alat pencitraan bagi korporasi yang tengah menghadapi penolakan luas?. (Bangdoi Ahada/Tim Radak Babel)
