Pangkalpinang, Berita-Fakta — Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menyatakan kekecewaan atas pernyataan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Babel, Rommy Sariu Tamawiwy, soal dana mengendap Rp2,1 triliun milik Pemprov Babel.
Data tersebut ternyata salah input dan merusak kepercayaan publik terhadap kinerja pemda serta pengawasan DPRD. Kekecewaan disampaikan dalam rapat di Ruang Bangar DPRD Babel pada Selasa (28/10/2025).
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut Babel menyimpan Rp2,1 triliun di BI, namun BI meminta pemda cek langsung ke Kemenkeu.
Anggota DPRD Babel dari Fraksi PKB, Agam Dliya Ulhaq, menegaskan isu dana endapan ini terjadi di seluruh Indonesia.”Pemerintah daerah ramai-ramai melakukan klarifikasi terkait uang yang disebut tersebut,” kata Agam.
Senada, Anggota DPRD dari Fraksi PKS, Kusnadi, menilai pernyataan BI telah menjadi konsumsi publik dan berdampak serius. “Ini menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap kinerja pemerintah daerah dan fungsi pengawasan oleh DPRD Bangka Belitung,” tegas Kusnadi.
Ia meminta BI bertanggung jawab penuh. “Kami meminta klarifikasi dan penjelasan yang lebih detail tentang dana tersebut,” tambahnya.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Rommy Sariu Tamawiwy, menjelaskan, seluruh bankkonvensional, syariah, BPR, dan BPRS melaporkan data melalui satu aplikasi terintegrasi. “Laporan seluruh perbankan… melalui satu aplikasi yang disampaikan,” ujar Rommy.
Data posisi akhir bulan diterima BI, diverifikasi, lalu dibagikan ke Kemendagri dan Kemenkeu dalam waktu 3 + 3 minggu. “Setelah kita terima per akhir bulan, maka 3 plus 3 minggu, itu diserahkan ke Kemendagri dan Kementerian Keuangan,” katanya.(RN)
