PANGKALPINANG, BERITA-FAKTA.COM – Suasana Ruang Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendadak riuh dengan analogi tajam yang dilontarkan oleh anggota legislatif dari Fraksi PKS, Dr. Zarril.
Pertemuan yang mempertemukan masyarakat Tanjung Niur, Kecamatan Tempilang, dengan pihak PT Timah ini menjadi panggung bagi pembelaan nasib nelayan yang kian terhimpit.
Dalam penyampaiannya, Dr. Zarril menggunakan majas metafora yang menohok untuk menggambarkan ketidakadilan yang dirasakan masyarakat.
Ia mengibaratkan keberadaan PT Timah dan para mitranya seperti sebuah pohon jambu milik tetangga.
“Ini bagaikan tetangga kita yang menanam pohon jambu, tapi sampahnya masuk ke pekarangan kita. Sedangkan hasil buahnya, tetangga tersebut yang memetiknya,” tegas Dr. Zarril di hadapan perwakilan PT Timah, Senin (4/5).
Dalam pandangannya, PT Timah adalah pemilik pohon, mitranya adalah penikmat buah (keuntungan), sementara masyarakat lokal khususnya nelayan hanya mendapatkan “guguran daun” berupa limbah dan kerusakan lingkungan di wilayah tangkap mereka.
Melihat ketimpangan yang terjadi, Dr. Zarril secara lugas meminta agar Surat Perintah Kerja (SPK) yang beroperasi di wilayah tangkap nelayan segera dihentikan. Hal ini baginya bukan sekadar urusan regulasi, melainkan urusan perut rakyat kecil.
Fakta-fakta penting dalam RDP tersebut Dr. Zarril mendesak agar SPK dicabut dan aktivitas tambang di wilayah tangkap nelayan dihentikan total (stop). Ia meminta agar para nelayan dipersilakan kembali beraktivitas menangkap ikan dengan cara tradisional tanpa gangguan pertambangan. Meski bersikap tegas, Dr. Zarril tetap menekankan pentingnya silaturahmi antara PT Timah dan masyarakat untuk mencari solusi jangka panjang di masa depan.
Penegasan ini disampaikan langsung kepada jajaran pimpinan rapat dan perwakilan PT Timah yang hadir. Menurutnya, keberpihakan negara melalui wakil rakyat harus nyata dan tidak boleh abu-abu.
“Kami kawal kejadian ini. Untuk sekarang, sebaiknya stop. Biarkan nelayan kembali melaut dengan tenang,” tutupnya sembari memberikan pesan kuat bahwa DPRD akan terus memonitor perkembangan di lapangan demi kesejahteraan rakyat Tanjung Niur. (4WD)
