Pangkalpinang, Berita-Fakta.com – PT Timah Tbk (TINS), BUMN raksasa di sektor pertambangan timah, menghadapi tantangan berat akibat kebocoran pasokan timah ilegal yang masif.
Produksi logam timah pada semester I 2025 hanya mencapai 6.870 metrik ton, atau 32% dari target tahunan 21.545 ton, turun 29% dibandingkan 9.675 ton pada periode sama 2024. Penurunan ini memicu kekhawatiran akan keberlanjutan operasi perusahaan.
Data internal PT Timah mengungkap kebocoran hingga 100 ton timah per minggu ke jalur perdagangan gelap, yang diduga mengalir ke kolektor ilegal dan smelter swasta.
Kebocoran ini memperparah kegagalan target produksi selama dua tahun berturut-turut, di tengah dampak kasus korupsi tata niaga timah senilai Rp 271 triliun yang masih bergulir. “Satgas Timah kini membidik kolektor ilegal untuk menekan kebocoran,” ujar sumber internal perusahaan pada 16 September 2025.
Produksi bijih timah PT Timah pada Januari-Juni 2025 tercatat 6.997 ton Sn, anjlok 32% dari 10.279 ton pada periode sama 2024. Meski demikian, perusahaan masih mencatat laba bersih Rp 300 miliar, atau 93% dari target Rp 322 miliar. Namun, angka ini jauh di bawah ekspektasi, dengan kebocoran pasokan ilegal menjadi faktor utama.
Di sisi lain, smelter swasta seperti PT Mitra Stania Prima (MSP) di bawah Grup Arsari Tambang justru menunjukkan pertumbuhan pesat. MSP meresmikan pabrik solder baru di Batam pada Juli 2025, menandai langkah strategis dalam hilirisasi timah.
Meski data produksi semester I 2025 belum dipublikasikan, MSP menargetkan Proper Emas KLHK 2025 dan ekspansi pabrik solder berkapasitas 2.000 ton per tahun. Pada 2024, MSP mencatat produksi 4.900 ton ingot timah dengan kapasitas smelter 3.811 ton, didukung energi hijau.
Perbandingan ini menunjukkan kontras mencolok: PT Timah terkendala regulasi dan korupsi, sementara MSP lebih fleksibel dan efisien. Bijih timah ilegal dari wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah diduga mengalir ke smelter swasta, termasuk MSP, yang mendorong produk bernilai tambah seperti solder tin.
Kasus korupsi timah Rp 271 triliun terus menghantui PT Timah. Perusahaan bahkan menggugat Pasal 18 UU Tipikor ke Mahkamah Konstitusi, karena hukuman uang pengganti dinilai tidak sebanding dengan kerugian negara. Data April 2025 mencatat 175 titik tambang ilegal di wilayah PT Timah, memperburuk situasi.
Direktur Utama PT Timah, Restu Widiyantoro, menyebut penambang ilegal dan mitra nakal sebagai penyebab utama kebocoran. “Meski ada satgas yang dilatih Kopassus, kebocoran tetap sulit diatasi,” ujarnya.
Ancaman PHK ribuan karyawan PT Timah mengintai jika target produksi tak tercapai, dengan rencana revisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) untuk mengejar 80.000 ton di masa depan.
