BANGKA BELITUNG, BERITA-FAKTA.COM – Genderang demokrasi telah ditabuh kembali di Bumi Serumpun Sebalai. Komisi Pemilihan Umum (KPU) bagaikan nahkoda ulung, siap mengarungi samudera Pilkada ulang tahun 2025 di Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka. Namun, di balik riuhnya pesta demokrasi ini, tersembunyi mahar raksasa yang siap memanjakan para kontestan. Senin,(30/6/2025)
Bak bumi dan langit, nilai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk gelaran Pilkada ulang ini sungguh fantastis. Kabupaten Bangka disiram dana Rp32 miliar, sementara Kota Pangkalpinang tak kalah meriah dengan kucuran Rp28,4 miliar. Dana ini, yang bersumber dari kantong murni APBD masing-masing daerah, bagaikan air bah yang akan mengalir deras ke KPU sebagai pawang pelaksana, Bawaslu sebagai mata pengawas, dan TNI/Polri sebagai benteng pengaman jalannya pesta rakyat ini.
Pintu pendaftaran bakal calon telah terbuka lebar dari 26 hingga 28 Juni 2025, dan sontak, para ksatria demokrasi pun berdatangan. Sebanyak 9 pasang bakal calon telah mengikrarkan niatnya. Lima pasang di antaranya berlayar menuju KPU Bangka untuk memperebutkan kursi Bupati dan Wakil Bupati, sementara empat pasang lainnya berlabuh di KPU Pangkalpinang, mengincar posisi Walikota dan Wakil Walikota.
Kini, KPU bagaikan hakim agung yang akan meneliti berkas-berkas para calon hingga 21 Juli 2025. Di tahap awal, KPU telah menjelma detektif cermat, memverifikasi dukungan suara. Untuk jalur partai politik, syarat minimal suara sah di Kabupaten Bangka adalah 18.635 suara, sedangkan di Kota Pangkalpinang 12.455 suara. Tak hanya itu, bagi calon perseorangan di Pangkalpinang, mereka harus mengumpulkan 17.003 suara sah yang tersebar di 7 kecamatan.
Setelah berhasil menembus gerbang pendaftaran, para bakal calon seolah-olah mendapatkan karpet merah istimewa. KPU tak segan-segan menanggung semua biaya administrasi, termasuk tes kesehatan di RS Pusat Gatot Subroto Jakarta. Angkanya pun tak main-main. Rp21 juta untuk bakal calon laki-laki dan Rp22 juta untuk perempuan. Semua beban ini, bagaikan bulu kapas yang diangkat oleh KPU. Hal ini diungkapkan Ketua KPU Bangka, Sinarto, dalam konferensi pers di kantor KPU Bangka pada Kamis (27/6) lalu.
Berdasarkan bisikan dari Rencana Kerja Anggaran Belanja (RKAB) KPU, persiapan Pilkada ulang ini benar-benar membuat mata terbelalak. Akomodasi, transportasi, hingga hotel tempat bakal calon menginap, konon sudah disiapkan KPU. Seolah-olah, 9 pasang bakal calon ini sudah menjadi bangsawan bahkan sebelum ditetapkan sebagai calon resmi. Anggaran untuk proses penelitian persyaratan bakal calon saja disiapkan kurang lebih Rp1 miliar, bagaikan setetes air di lautan dana yang lebih besar.
Namun, keistimewaan ini tak berhenti di situ. Setelah ditetapkan pada 22 Juli 2025, para calon akan mendapatkan pengawalan super ketat dari anggota Polri, bagaikan bayangan setia yang tak pernah lepas 24 jam sehari, baik di kediaman maupun saat berkampanye.
KPU juga telah menyiapkan dana melimpah ruah untuk sosialisasi ke publik, bagaikan hujan emas yang membasahi bumi. Mulai dari papan reklame hingga iklan di media cetak dan elektronik, semuanya sudah diatur rapi. Kabarnya, KPU bahkan menggandeng pihak ketiga dan lokasi kampanye pun disiapkan.
Namun, di tengah kemewahan ini, tersimpan kisah pilu bagi media online. Mereka yang kini menjadi denyut nadi informasi masyarakat, yang berita-beritanya bagaikan embun pagi yang menyegarkan dahaga pembaca di layar ponsel, justru terkesan dikesampingkan.
Hanya secangkir kopi dan sekotak kue atau nasi yang menjadi teman setia, sementara media cetak dan elektronik yang mulai ditinggalkan justru mendapatkan porsi anggaran yang lebih besar. Ada dugaan kuat, aroma tak sedap dari bagi-bagi fee di bawah meja menyelimuti alokasi anggaran ini. (MJ001)
