PANGKALPINANG, BERITA-FAKTA.COM – Ibarat petir di siang bolong, kepengurusan Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Pangkalpinang mendadak lumpuh. Keputusan Pimpinan Wilayah (PW) DMI Bangka Belitung yang membekukan kepengurusan hasil Musyawarah Daerah (Musda) Februari lalu, menyisakan luka mendalam dan tanda tanya besar di benak para pengurus.
Berdasarkan surat keputusan nomor 05/SK/PW-DMI/BB/IV/2026, PW DMI Bangka Belitung resmi menyatakan bahwa Musda yang digelar pada 14 Februari 2026 lalu dianggap tidak sah. Pihak provinsi menilai adanya mekanisme yang menabrak Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta Peraturan Organisasi.
Sebagai langkah lanjutan, pihak wilayah telah menunjuk pelaksana tugas (caretaker) untuk mengambil alih kemudi organisasi hingga terpilihnya ketua definitif baru paling lambat akhir Mei 2026.
Namun, narasi berbeda datang dari akar rumput. Sekretaris PD DMI Kota Pangkalpinang, Palgunadi, S. Pd.I., mengungkapkan rasa kecewa yang membuncah. Baginya, pembekuan ini adalah keputusan yang sulit diterima akal sehat, mengingat seluruh tahapan telah dilalui dengan ketaatan pada aturan.
“Pelaksanaan Musda IV PD DMI Kota Pangkal Pinang sudah sesuai dengan AD/ART DMI dan Tatib Musda,” tegas Palgunadi merujuk pada dokumen tanggapan resmi organisasi. Ia menilai keputusan pembekuan tersebut tidak proporsional dan tidak melalui mekanisme klarifikasi terlebih dahulu.
Palgunadi menambahkan bahwa seluruh agenda pokok, mulai dari pembahasan LPJ, penyusunan program kerja, hingga pemilihan ketua dan formatur, telah dilaksanakan secara tertib dan demokratis. Ia mempertanyakan mengapa keputusan pembekuan diambil secara sepihak padahal tidak terdapat konflik organisasi maupun dualisme kepengurusan.
Kekecewaan ini bukan sekadar soal jabatan, melainkan soal marwah organisasi. Pengurus DMI Kota Pangkalpinang kini menempuh mekanisme organisasi dengan memohon intervensi kepada Pimpinan Pusat (PP) DMI untuk mengembalikan kedudukan hukum dan legitimasi mereka.
Hingga berita ini diturunkan, riak-riak ketidakpuasan masih terasa di internal DMI Kota. Mereka berharap Pimpinan Pusat dapat mengambil keputusan yang objektif dan adil agar roda organisasi kembali berputar demi kemaslahatan umat dan kemakmuran masjid di Pangkalpinang. (4WD)
