BANGKA TENGAH, BERITAFAKTA.COM – Belum reda riuhnya skandal pencatutan nama Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya, oleh segelintir lintah darat yang haus menguasai bekas lahan tambang PT Kobatin, kini aroma busuk lain menyeruak. Bak jamur di musim hujan, praktik fee sebesar 20% dari hasil penambangan liar di kolong Marbuk, Pungguk, dan Kenari kian menjadi buah bibir.
Adalah Pendi alias Abo Capui, Marwan, dan Saroni alias Sarikuk—tiga nama yang mencuat sebagai koordinator lapangan—disebut-sebut menjadi tangan-tangan tak kasat mata yang meraup keuntungan haram ini. Mereka seolah memiliki kekuatan magis, mampu mengendalikan roda penambangan ilegal dan mematok fee fantastis 20% dari setiap tetes keringat penambang.
Informasi ini bukan isapan jempol semata. Masyarakat yang jeli memantau pergerakan tambang ilegal di lokasi eks-Kobatin itu membeberkan fakta pahit ini.
“Selain mencatut nama Ketua DPRD, mereka juga mendapat jatah 20% dari hasil penambangan di lokasi eks-Kobatin tersebut,” ungkap Bujang, salah seorang warga yang gerah dengan ulah kelompok ini, kepada media ini.
Mari kita hitung, seandainya satu ponton mampu menghasilkan satu ton timah, maka kelompok ini bisa mengantongi setidaknya 200 kilogram timah per ponton. Bayangkan jika dikalikan dengan puluhan ponton yang beroperasi liar di sana; panen raya emas hitam pun menjadi keniscayaan bagi mereka yang disebut-sebut mencatut nama Didit Srigusjaya.
Namun, ironisnya, keuntungan menggunung ini hanya dinikmati segelintir orang untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Sementara itu, masyarakat yang seharusnya bisa memetik hasil dari kekayaan bumi sendiri, harus gigit jari.
Praktek kotor ini tak hanya merugikan negara, tetapi juga melukai hati nurani rakyat Bangka Tengah yang mendambakan keadilan. Akankah penegak hukum membiarkan virus rakus ini terus menggerogoti Bangka Tengah?. (MJ001)
