Pangkalpinang, Berita-Fakta – Ekspansi besar-besaran smelter PT Mitra Stania Prima (MSP) diduga terkait erat dengan kebocoran timah ilegal dari PT Timah Tbk.
Sosok misterius yang disebut “Bos Partai” menjadi sorotan utama, memicu pertanyaan besar soal tata kelola pertambangan timah di Bangka Belitung.
Wakil Ketua DPRD Bangka Belitung (Babel), Beliadi, menyebut sosok bos partai di balik ekspansi MSP melalui akun TikTok pribadinya pada Sabtu, 13 September 2025. “Ketika aku menanyakan kepada ‘Bos Partai’ terkait hilirisasi yang ada di Batam,” Kata Beliadi, tanpa menyebut nama secara eksplisit.
Pernyataan ini langsung memicu kecurigaan publik bahwa “Bos Partai” memiliki peran kunci dalam pabrik hilirisasi timah di Batam dan smelter di Bangka.Kini, Panitia Khusus (Pansus) Tata Niaga dan Tata Kelola Timah DPRD Babel, bersama Satgas PT Timah, dihadapkan pada tantangan menguak identitas sosok tersebut.
Kecurigaan semakin kuat karena smelter seperti MSP diduga membeli pasir timah ilegal dengan harga tinggi, merusak rantai pasok resmi dan tata niaga timah di wilayah penghasil utama.
Berdasarkan Surat Rekomendasi Pansus DPRD Babel yang diterima media, teridentifikasi tiga isu krusial dalam pengelolaan timah Bangka Belitung. Rekomendasi ini bertujuan meningkatkan transparansi, pendapatan daerah, dan perlindungan lingkungan.
– Masalah Fiskal dan Pendapatan Daerah: Penerimaan daerah dari sektor timah masih rendah. Pansus merekomendasikan sistem digital satu pintu untuk data pertambangan, termasuk transaksi, laporan penyelidikan, dan persetujuan ekspor. Langkah ini diharapkan tingkatkan akuntabilitas dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
– Masalah Lingkungan dan Reklamasi: Kepatuhan reklamasi dan izin tambang sangat rendah. Usulan meliputi pemeriksaan rutin tiga bulanan berbasis risiko terhadap IUP dan IUPK, pembentukan satgas anti-tambang ilegal, serta dasbor publik untuk transparansi lokasi tambang.
– Masalah Sosial dan Perlindungan Masyarakat: Konflik antara izin tambang dengan wilayah nelayan dan kawasan konservasi menyebabkan biaya melaut naik serta hasil tangkapan turun. Pansus sarankan forum koordinasi, portal peta perizinan, dan percepatan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) untuk lindungi masyarakat lokal.
Latar Belakang Dugaan Mencuat
Produksi timah PT Timah Tbk hanya mencapai 6.870 metrik ton pada semester I 2025, atau 32% dari target tahunan 21.545 ton—turun 29% dibanding 9.675 ton periode sama 2024. Data internal perusahaan ungkap kebocoran hingga 100 ton timah per minggu ke jalur perdagangan gelap, mengalir ke kolektor ilegal dan smelter swasta.
Penurunan ini perparah kegagalan target produksi dua tahun berturut-turut, di tengah kasus korupsi tata niaga timah Rp 271 triliun yang masih bergulir. Pada April 2025, terdapat 175 titik tambang ilegal di wilayah IUP PT Timah. Direktur Utama PT Timah, Restu Widiyantoro, sebut penambang ilegal dan mitra nakal sebagai biang kerok utama. “Meski ada satgas yang dilatih Kopassus, kebocoran tetap sulit diatasi,” katanya.
Meski produksi bijih timah Januari-Juni 2025 capai 6.997 ton Sn (turun 32% YoY), perusahaan catat laba bersih Rp 300 miliar atau 93% dari target Rp 322 miliar. Namun, angka ini di bawah ekspektasi, dengan kebocoran ilegal sebagai faktor penekan utama. Satgas Timah kini fokus bidik kolektor ilegal, ujar sumber internal pada 16 September 2025.
Di sisi lain, PT Mitra Stania Prima (MSP) di bawah Grup Arsari Tambang alami pertumbuhan pesat. MSP resmikan pabrik solder baru di Batam Juli 2025, langkah strategis hilirisasi timah. Target Proper Emas KLHK 2025 dan ekspansi pabrik solder 2.000 ton per tahun jadi sorotan.
Pada 2024, MSP produksi 4.900 ton ingot timah dengan kapasitas smelter 3.811 ton, didukung energi hijau. Data semester I 2025 belum rilis, tapi dugaan kuat bijih timah ilegal dari IUP PT Timah mengalir ke smelter swasta seperti MSP, dorong produksi bernilai tambah seperti solder tin.
Kontras ini tunjukkan PT Timah terkendala regulasi dan korupsi, sementara MSP lebih fleksibel. Perusahaan bahkan gugat Pasal 18 UU Tipikor ke MK, anggap hukuman uang pengganti tak sebanding kerugian negara Rp 271 triliun. Jika memang kegagalan target produksi tersebut terjadi kemungkinan terburuk ancaman PHK ribuan karyawan dari perusahaan plat merah tersebut.
PT Timah rencanakan revisi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) untuk kejar 80.000 ton di masa depan. Pansus DPRD Babel dan Satgas PT Timah jadi harapan utama ungkap jaringan ilegal, termasuk peran “Bos Partai”, demi selamatkan industri timah Bangka Belitung.
