PANGKALPINANG, BERITA-FAKTA.COM – Badai belum berlalu bagi Bank Sumsel Babel di tengah gemuruh suara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ibarat gunung es yang mencair perlahan, permasalahan komitmen Memorandum of Understanding (MoU) antara Bank Sumsel Babel dengan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung kini menguak ke permukaan, mengancam nasib Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang bernilai fantastis, Rp2,5 triliun, untuk “berpindah hati” ke bank lain. Senin,(7/7).
“Pertemuan RDP dengan Sumsel Babel,” tegas Himmah Olivia, Pimpinan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dari Fraksi Gerindra DPRD Babel, dengan nada yang menggema di ruang rapat. Sorot matanya tajam, seolah menembus dinding ketidakjelasan.
Permasalahan utamanya tak lain adalah ingkarnya janji Bank Sumsel Babel terhadap komitmen MoU yang telah disepakati. “Jadi permasalahan di Bank Sumsel Babel artinya komitmen MOU yang tidak dijalankan oleh Bank Sumsel terhadap pemerintah provinsi,” jelas Himmah. Sebuah kegagalan yang ibarat duri dalam daging, mengusik kepercayaan wakil rakyat.
Komisi II DPRD Bangka Belitung, yang sebelumnya sempat menahan diri, kini telah menyepakati untuk kembali mengusulkan pencabutan RKUD. “Apabila itu tidak dijalankan, surat yang pernah kami kirimkan kepada pimpinan DPRD berkaitan pencabutan RKUD, tadi kami Komisi 2 bersepakat untuk melanjutkan ini kembali,” papar Himmah. Ini bukan gertak sambal, melainkan palu godam yang siap menancap.
RKUD, yang selama ini “bertahta” di Bank Sumsel Babel, ibarat denyut nadi keuangan daerah. Jika dicabut, aliran darah itu akan berpindah. “RKUD kita yang selama itu kan ada di Bank Sumsel. Surat itu kan pernah kami kirimkan kepada pimpinan DPRD. Barang itu kan mandek tuh, kami pikir diselesaikan MOU-nya itu,” ungkapnya. Surat yang mandek tiga bulan lalu, kini kembali menjadi amunisi.
Himmah Olivia menegaskan bahwa pihaknya telah memberikan kesempatan terakhir. “Ternyata sampai hari ini tadi ada beberapa item yang belum diselesaikan. Jadi kami bersepakat satu minggu ke depan kami tunggu hasilnya.” Waktu satu minggu ini bagaikan pedang bermata dua, bisa membawa solusi atau justru memperparah keadaan.
Jika dalam seminggu tak ada jawaban yang jelas dan tindakan konkret, konsekuensinya tak main-main. “Jika tidak ada jawaban yang jelas, Pak, seperti apa? Kami akan berdiskusi di Komisi 2,” imbuhnya. Diskusi ini bisa berujung pada keputusan final yang akan mengubah peta perbankan daerah.
Ancaman pencabutan RKUD bukanlah hal baru. “Dulu kami pernah memanggil Bank Sumsel, sempat kami berkirim surat untuk mencabut RKUD itu. Artinya mungkin akan pindahkan ke bank lain,” jelas Himmah. Dengan saham Pemprov di Bank Sumsel Babel yang juga menjadi pertimbangan, kondisi ini ibarat buah simalakama.
“Duit kita disuruh RKUD 2,5T,” serunya, mengingatkan betapa besarnya nilai yang dipertaruhkan. Ini bukan sekadar angka, melainkan napas pembangunan daerah. “Bukan tiba-tiba, saham kita ini. Saham kita ya, Pakai dengan MOU.”
Meskipun Bank Sumsel Babel telah melakukan upaya, namun dinilai belum maksimal. “Kami melihat tadi tidak ada sepertinya hal yang dilakukan oleh Bank Sumsel. Sudah ada dilakukan, cuman artinya tidak maksimal.” Ketidakmaksimalan inilah yang memicu kekecewaan DPRD.
Sanksi tegas menanti jika Bank Sumsel Babel abai. “Kami tunggu satu minggu deh. Ketika tidak dilaksanakan, kita dengan Bank Sumsel kan berkaitan dengan saham kita. Artinya kita tegur, menyampaikan surat kembali, kita kan bisa cabut ke bank lain.”
Surat pemberitahuan pencabutan RKUD, yang telah dikirimkan tiga bulan lalu, kini siap dilayangkan kembali sebagai bentuk ketegasan DPRD Bangka Belitung. Akankah Bank Sumsel Babel mampu melunakkan hati para wakil rakyat dan menjalankan komitmennya, ataukah harus rela “ditinggalkan” oleh RKUD yang menjadi bagian vital dari perbendaharaan daerah? Hanya waktu yang akan menjawab, dalam satu minggu ke depan. (MJ001)
