PANGKALPINANG, BERITA-FAKTA.COM – Suasana di halaman Kantor DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendadak riuh namun penuh kekeluargaan pada Rabu sore. Sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Mahasiswa Universitas Bangka Belitung (Kema UBB) hadir untuk menyuarakan aspirasi dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional dan Hari Pendidikan Nasional.
Kedatangan para aktivis kampus ini disambut langsung dengan tangan terbuka oleh Penjabat Gubernur Bangka Belitung, Hidayat Arsani, bersama Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya. Turut hadir dalam penyambutan tersebut Wakil Ketua DPRD serta anggota dewan lainnya, termasuk Edi Iskandar, yang tampak membaur di tengah massa aksi sekitar pukul 15.00 WIB.
Alih-alih ketegangan, pertemuan ini justru diwarnai suasana dialogis. Hidayat Arsani dan Didit Srigusjaya memberikan ruang seluas-luasnya bagi mahasiswa untuk menyampaikan hasil kajian dan analisa mereka terhadap kondisi daerah saat ini.
“Kami menyambut baik kehadiran adik-adik mahasiswa. Aspirasi ini adalah vitamin bagi pemerintah untuk bekerja lebih baik dalam sektor ketenagakerjaan dan pendidikan di Bangka Belitung,” ujar pihak legislatif di sela-sela aksi.
Dalam orasi dan surat tuntutan yang diserahkan, Kema UBB menyoroti berbagai isu fundamental, mulai dari kesejahteraan buruh hingga carut-marut sistem pendidikan. Berikut adalah poin-poin utama yang didorong untuk segera ditindaklanjuti oleh Forkopimda Babel:
• Pengawasan Upah & Hak Normatif: Mendesak penguatan pengawasan terhadap pelanggaran upah di bawah standar.
• Perlindungan Pekerja Informal: Menuntut pengakuan formal dan jaminan sosial bagi ± 51,29% tenaga kerja di sektor informal.
• Prioritas Tenaga Kerja Lokal: Mewajibkan perusahaan menyerap tenaga kerja lokal melalui regulasi daerah yang ketat.
• Kesejahteraan Guru: Menuntut gaji guru minimal setara UMR dan penghapusan status honorer jangka panjang yang tidak layak.
• Diversifikasi Ekonomi: Mengurangi ketergantungan pada sektor ekstraktif demi menciptakan lapangan kerja yang stabil.
• Evaluasi UU Cipta Kerja: Mendesak kajian empiris dampak UU Cipta Kerja di Babel yang dinilai memperluas kerja tidak tetap.
• Transparansi Anggaran: Menuntut keterbukaan data anggaran dan pelibatan publik dalam perencanaan.
• Reorientasi Anggaran Pendidikan: Mengalihkan minimal 15-20% anggaran pendidikan untuk peningkatan kualitas SDM dan vokasi.
• Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Memastikan anggaran MBG tidak memotong anggaran inti pendidikan atau kesejahteraan pendidik.
• Hapus Outsourcing: Menuntut penghapusan sistem kerja alih daya yang dianggap eksploitatif.
Menanggapi poin-poin tersebut, Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya berkomitmen untuk membawa tuntutan ini ke meja pembahasan bersama komisi terkait. Hal senada disampaikan Hidayat Arsani yang menegaskan bahwa pemerintah daerah akan terus berupaya menyelaraskan kebijakan pusat dengan kebutuhan riil masyarakat lokal di Bangka Belitung.
Aksi berakhir dengan tertib, menandai sinergi antara kaum intelektual muda dan pemegang kebijakan dalam menjaga marwah demokrasi di Negeri Serumpun Sebalai. (4WD)
