Oleh: R. Nuansa
Bangka, Berita-Fakta — Pencoretan pasangan Rato-Ramadian menjadi perhatian tersendiri baik dari pendukung, politikers (pengamat politik), maupun jurnalis.
Sengketa ini, belum mendapat titik terang lebih lanjut baik dari dua bilah antara tim pendukung maupuan lembaga yang menaungi pemilihan umum.
Bahkan, polarisasi masyarakat Bangka makin tampak terlihat seiring lanjutan dari sengketa pencoretan Rato-Ramadian dalam Pilkada Ulang 2025.
Disclaimer: opini berupa bedah informasi dari beberapa sumber yang terpercaya dalam menjawab sengketa pencoretan Rato-Ramadian Pilkada Ulang Bangka 2025.
Lantas hal ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) punya senjata rahasia untuk meredam konflik pemilu: mediasi tertutup.
Mekanisme ini, yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan PKPU No. 9 Tahun 2018, diklaim mampu menyelesaikan sengketa pemilu secara cepat dan damai, tanpa ribut-ribut di pengadilan.
Tapi, di balik pintu tertutup itu, apakah mediasi ini benar-benar solusi terbaik atau justru menyembunyikan kebenaran dari publik? dan mengapa media massa, yang seharusnya menjadi mata dan telinga rakyat, sering kali terjebak dalam kebisuan?
Mediasi Tertutup: Cepat, Tapi Misterius
Mediasi tertutup KPU adalah proses rahasia untuk menyelesaikan sengketa pemilu, seperti masalah daftar pemilih, pelanggaran kampanye, atau konflik antar-caleg.
Hanya pihak yang bersengketa, mediator KPU, dan kadang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang boleh masuk.
Tujuannya mulia: mencari solusi tanpa drama publik. Dalam dua hari, sengketa bisa selesai dengan kesepakatan tertulis atau, jika gagal, dilanjutkan ke Bawaslu atau pengadilan.
Contoh dari studi kasus serupa, Partai Ummat dan KPU bersitegang soal verifikasi peserta Pemilu 2024.
Mediasi tertutup digelar, tapi hasilnya? Gagal, dan publik hanya mendapat kepingan informasi dari pernyataan sepihak.
Ini menunjukkan kelemahan utama mediasi tertutup: cepat, tapi sering kali buram dan tidak menjawab dari berbagai kalangan.
Mengapa Media Massa Tersandung?
Media massa seharusnya menjadi penjaga demokrasi, mengungkap fakta demi publik.
Namun, mediasi tertutup membuat jurnalis seperti burung dalam sangkar emas—ingin terbang, tapi tak bisa untuk tercebur secara langsung.
Mereka tak diizinkan masuk ruang mediasi, hanya bisa mengutip pernyataan resmi KPU atau Bawaslu yang sering kali ala kadarnya.
Hasilnya, berita tentang sengketa pemilu kerap kali dinilai dangkal, penuh spekulasi, atau malah semakin bias tanpa ada terperinci lebih lanjut
Lebih parah lagi, beberapa media terjebak konflik kepentingan. Ada yang jadi corong kandidat tertentu, memelintir fakta demi klik atau keuntungan bisnis.
Media sosial, seperti platform TikTok ataupun Facebook, makin memperkeruh suasana dengan informasi liar yang sulit diverifikasi.
Misalnya, dalam kasus Partai Ummat, publik hanya mendengar narasi sepihak dari pihak yang bersengketa, bukan fakta utuh dari ruang mediasi.
Transparansi atau Stabilitas: Harus Pilih Mana?
KPU beralasan, kerahasiaan mediasi penting untuk menjaga stabilitas pemilu. Tanpa drama publik, konflik tak melebar jadi polarisasi sosial.
Tapi, benarkah stabilitas harus mengorbankan transparansi? Publik berhak tahu apa yang terjadi di balik sengketa yang bisa memengaruhi suara mereka.
Ketika media massa baik cetak maupun elektronik hanya mendapat remah-remah informasi, kepercayaan pada demokrasi ikut tergerus.
Bandingkan dengan negara lain, Dibanyak demokrasi maju, penyelesaian sengketa pemilu sering disiarkan terbuka atau setidaknya dirangkum secara transparan untuk publik.
Di Indonesia tersendiri, meski KPU dan Bawaslu rutin merilis pernyataan di kpu.go.id atau menggelar seminar, seperti yang dilakukan Bawaslu Pekalongan pada 2021, informasi itu sering terlambat atau tak cukup menjawab rasa penasaran publik.
Media Harus Lebih Tajam, KPU Harus Lebih Terbuka
Media massa harus berhenti jadi penutup lubang transparansi. Mereka perlu menekan KPU dan Bawaslu untuk membuka saluran informasi yang lebih jelas, misalnya melalui konferensi pers rutin pasca-mediasi.
Jurnalis juga harus dilatih untuk menghindari jebakan sensasionalisme atau bias politik. Publik bukan sekadar penonton; mereka berhak tahu bagaimana suara mereka diperjuangkan.
Di sisi lain, KPU dan Bawaslu harus berani keluar dari zona nyaman. Kerahasiaan memang penting, tapi menyampaikan ringkasan hasil mediasi tanpa membocorkan detail sensitif bukanlah hal mustahil.
Kemitraan dengan media, seperti gugus tugas pengawasan kampanye pada Pilkada 2020, perlu diperkuat untuk memastikan informasi sampai ke publik tanpa distorsi.
Demokrasi Butuh Cahaya, Bukan Bayang-Bayang
Mediasi tertutup KPU adalah alat yang ampuh untuk meredam konflik pemilu, tapi jangan sampai jadi alasan untuk menutup-nutupi fakta.
Media massa, sebagai pilar demokrasi, harus lebih kritis dan independen, bukan hanya sekadar penyampai press release.
Publik Indonesia, yang kian cerdas, menuntut lebih dari sekadar berita kosong. Jika KPU ingin pemilu yang jujur dan adil, transparansi harus jadi prioritas, bukan sekadar stabilitas.
Kita butuh demokrasi yang terang benderang, bukan yang tersembunyi di balik pintu tertutup.
Apa pendapatmu tentang transparansi sengketa pilkada ulang Bangka 2025?
