PANGKALPINANG, BERITA-FAKTA.COM – Kabar penghapusan Iuran Pembiayaan Pendidikan (IPP) yang diumumkan Ketua DPRD Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, bak oase di tengah gurun bagi banyak orang tua.
Keputusan ini, yang lahir dari rapat Badan Musyawarah DPRD Babel bersama Dinas Pendidikan Babel pada Senin (30/6), seolah menjadi pelipur lara di tengah himpitan ekonomi.
Namun, kegembiraan itu kini mulai tercoreng, tak ubahnya kain putih yang dinodai tinta.
Seorang wali murid, yang identitasnya enggan disebutkan bak daun kering yang tak ingin diterbangkan angin, mengungkapkan realita pahit di lapangan.
“Nyatanya sekolah lebih pintar mengakali IPP gratis dengan infaq,” keluhnya, nadanya getir bak rasa empedu.
Ini bagaikan muslihat baru, di mana pintu depan ditutup, tapi pintu belakang diam-diam dibuka lebar. Iuran pendidikan mungkin telah dihapus di atas kertas, namun praktik “infaq” atau sumbangan sukarela yang tak jarang terasa wajib, mulai bermunculan bak cendawan di musim hujan.
Didit Srigusjaya sendiri, dengan mata elang yang tajam, sebenarnya telah mencium aroma potensi akal-akalan ini. “Jika memang IPP akan dihapus, problem untuk pembiayaan seperti apa? Ini harus jelas, jangan nanti IPP dihapus ada sumbangan lagi, itu sama saja,” tegasnya, bak benteng yang kokoh menahan gempuran.
Pihak eksekutif dan legislatif memang sepakat untuk merevisi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pendidikan, dengan harapan sumber pembiayaan akan dialihkan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Maka kita sepakat IPP untuk Bangka Belitung tidak ada lagi,” janji Didit, suaranya menggelegar bak petir di siang bolong. Ia pun menekankan pentingnya kejelasan mengenai sumbangan.
“Yang harus kita perjelas dalam perdagangan, sumbangan-sumbangan apa? Sasaran siapa?” Bahkan, ia secara khusus meminta agar anak-anak yatim piatu dan tidak mampu dibebaskan dari segala bentuk sumbangan, kecuali bagi mereka yang berpenghasilan lebih.
Namun, di balik janji manis dan revisi peraturan, suara-suara sumbang mulai terdengar. Wali murid, dengan hati yang teriris, memilih membisu. “Wali murid banyak diam tidak berani bersuara,” imbuh sang wali murid, menggambarkan ketakutan yang melilit, bak belenggu yang mengikat kaki.
Fenomena ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah dan DPRD, agar penghapusan IPP benar-benar menjadi berkah, bukan sekadar pergantian nama yang memberatkan.
Apakah janji tentang pendidikan gratis hanya akan menjadi fatamorgana di gurun pasir? Ini adalah pertanyaan yang kini menggantung di benak banyak orang tua. (MJ001)
