PANGKALPINANG — Aliansi Masyarakat Terdzolimi (ALMASTER) Bangka Belitung secara tegas membantah isu yang menyebutkan adanya keterlibatan pihak tertentu di balik rencana aksi demonstrasi yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 10 September 2026.
Juru Bicara ALMASTER, Guru Nasir, menegaskan bahwa gerakan yang dibangun organisasinya murni berakar dari kesadaran dan aspirasi masyarakat, tanpa campur tangan maupun pendanaan dari pihak mana pun.
”Kami tegaskan: tidak ada bos kolektor timah, tidak ada pihak pengusaha, tidak ada kepentingan kelompok tertentu, dan sama sekali tidak ada kaitan dengan Ibu Desi yang mendanai atau menggerakkan aksi kami,” kata Guru Nasir saat ditemui wartawan di Kantor Sekretariat ALMASTER, Rabu (9/9/2026).
Nasir menilai narasi yang mengaitkan ALMASTER dengan para kolektor timah hingga nama Ibu Desi sebagai tuduhan yang tidak berdasar. Menurutnya, isu tersebut berpotensi menjadi informasi bohong (hoaks) yang sengaja diembuskan untuk mencemari independensi gerakan masyarakat.
ALMASTER menegaskan pembentukannya didasari oleh persoalan riil yang dihadapi warga di lapangan. Nasir menepis tuduhan bahwa anggota aliansi bergerak atas dasar pesanan atau imbalan materi.
Dalam rencana pergerakannya, ALMASTER membawa lima isu utama yang dinilai belum mendapat penyelesaian konkret dari pihak berwenang:
* Penuangan Hak Plasma: Kejelasan hak kebun plasma masyarakat yang tertunda hampir 30 tahun.
* Evaluasi Satuan Tugas: Evaluasi kinerja Satgas PKH—terkait penyitaan alat berat warga di kawasan pemukiman—serta evaluasi Satgas Nanggala Halilintar/Satlap TRICAKTI
* Tata Niaga Timah: Pembentukan sistem tata niaga pertimahan yang adil dan transparan.
* Konflik Kawasan Hutan: Penyelesaian sengketa tata ruang dan kawasan hutan dengan warga.
* Kepastian Hukum Penambang: Jaminan kepastian hukum bagi masyarakat penambang rakyat.
”Jika ada pihak yang menyebut kami dibayar atau disuruh, silakan tunjukkan buktinya ke aparat penegak hukum. Jangan sekadar menyebarkan isu untuk mengalihkan perhatian dari persoalan sebenarnya,” ujar Nasir.
Sebagai bentuk penegasan atas independensi aliansi, ALMASTER merencanakan tindakan pengawasan lapangan terhadap fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) timah swasta di wilayah Bangka Belitung.
Nasir menyatakan pihak aliansi bersama perwakilan terkait akan memeriksa kesesuaian operasional smelter yang telah memperoleh Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dengan Rencana Kerja pada Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dimiliki, termasuk menanyakan formulasi perhitungan kuota produksi tersebut.
Langkah ini diambil guna mematahkan spekulasi yang mengaitkan pendanaan aksi dengan pemilik usaha pertimahan.
”Kalau sudah kami sidak dan mereka keberatan dengan langkah kami, itu membuktikan pihak smelter bukan pendana gerakan ini. Ini penting agar aliansi tidak terus-menerus menjadi sasaran fitnah,” tegasnya.
ALMASTER menyatakan seluruh rangkaian pergerakan akan dijalankan secara damai, tertib, dan konstitusional guna mengawal keadilan bagi masyarakat Bangka Belitung.
