Oleh: Muri Setiawan
BERITAFAKTA.COM — Kilau timah yang menggiurkan tak boleh menutupi fakta pahit: pulau-pulau di provinsi ini sedang dibabat — bukan hanya pohon dan tanah, tetapi masa depan ekonomi lokal dan keseimbangan ekosistem laut. Data-data terbaru dan serangkaian temuan investigatif menunjukkan bahwa skala dan dampak penambangan timah ilegal jauh lebih besar daripada yang kerap dipaparkan di ruang publik. Namun anehnya, penindakan cenderung memburu pekerja lapangan, sementara struktur jaringan — pemodal dan penerima hasil tambang — kerap lolos.
Beberapa angka yang wajib dicatat sebelum kita bicara solusi: menurut catatan pemeriksaan lingkungan dan laporan media investigasi, ada 12.607 kolong bekas tambang yang tercatat menunggu reklamasi dengan total luasan 15.579 hektar; sementara wilayah yang dikategorikan lahan kritis di provinsi ini mencapai ±167.000 hektar—angka yang menggambarkan kerusakan daratan dalam skala masif.
Kalkulasi kerugian lingkungan yang disampaikan para ahli juga mengerikan, perkiraan konservatif menempatkan kerugian lingkungan senilai Rp309 triliun, yang memadukan biaya pemulihan, hilangnya layanan ekosistem, dan kerugian ekonomi akibat rusaknya lahan dan pesisir. Angka ini sering dikutip oleh aktivis lingkungan dan akademisi sebagai ukuran besarnya beban yang ditanggung negara dan masyarakat.
Sementara itu, penegakan hukum menunjukkan angka-angka penindakan di tingkat operasional. Polda Kepulauan Babel mencatat penanganan 60 kasus tambang bijih timah pada triwulan III 2024, namun banyak diantaranya fokus ke penangkapan pekerja dan barang bukti. Di lapangan, ada catatan penahanan dan penyitaan seperti penemuan 4,95 ton (4.950 kg) pasir timah yang digagalkan (Juli 2025), temuan 1.261 kg pada pemeriksaan ponton, serta penindakan lain berupa penyitaan beberapa ton material di berbagai operasi.
Terakhir, laporan media lokal menyorot bukti aliran material ilegal ke kawasan industri/smelter, misalnya laporan tentang 9 truk bermuatan timah ilegal yang masuk kawasan Jelitik (Sungailiat) pada Mei 2025, yang memicu tuduhan bahwa fasilitas pengolahan (smelter) berpotensi menjadi titik pencucian (laundering) hasil tambang ilegal.
Dampak fisik yang nyata — abrasi pesisir, hilangnya mangrove, lumpur yang menutup terumbu karang, dan kolong-kolong bekas tambang yang belum direklamasi — tercermin pada luas lahan kritis dan jumlah kolong yang disebutkan di atas. Untuk konteks 15.579 hektar kolong menunggu reklamasi, bahkan jika hanya sebagian kecil yang dipulihkan setiap tahun, prosesnya akan memerlukan dekade dan biaya yang sangat besar. Pemulihan ekologis mangrove dan habitat terumbu karang tidak sekadar menimbulkan beban biaya, ia juga membutuhkan perencanaan ilmiah yang ketat dan pengawasan jangka panjang.
Penegakan hukum: memotong ujung, membiarkan kepala tumbuh
Data penanganan kasus memperlihatkan ketimpangan taktis, polisi dan instansi berwenang aktif mengamankan titik-titik produksi dan pekerja, tetapi bukti dan laporan investigatif berulang kali menunjukkan peran jaringan terorganisir yang lebih tinggi, mulai dari pengumpul (broker), pemodal (cukong), hingga penerima akhir. Ketika yang ditetapkan sebagai tersangka didominasi pekerja dan supir, masyarakat bertanya: mengapa pemodal yang mereguk laba besar tidak juga diseret ke meja hukum?
Analisis lebih jauh memperlihatkan celah struktural, seperti lemahnya traceability rantai pasok, potensi penerimaan material oleh fasilitas pengolahan tanpa pemeriksaan dokumen yang ketat, serta koordinasi antarlembaga yang belum sepenuhnya terintegrasi. Tanpa pergeseran fokus dari “menindak ujung” ke “membongkar jaringan”, penindakan hanya akan menjadi permainan cat dan lap yang memperpanjang masalah.
Korban paling langsung tentu saja adalah nelayan yang hasil tangkapannya turun karena kekeruhan dan rusaknya habitat, petani yang lahan produktifnya berubah menjadi kolam, serta generasi mendatang yang mewarisi ekosistem rusak. Di ujung lain, aktor berlabel pemodal dan broker mendapatkan keuntungan finansial besar dengan biaya eksternalitas yang dibayar masyarakat luas. Analisis kerugian (ril) menempatkan sebagian besar beban pada masyarakat dan negara, sementara keuntungan pasar mengalir ke kelompok yang seringkali terselubung.
Apa yang bisa dilakukan warga?
Sikap publik harus lebih dari sekadar kecaman; ia mesti terstruktur dan berbasis bukti, pertama mengawal penegakan dengan bukti bisa dan sangat bisa sekali dilakukan oleh masyarakat dan LSM. Keduanya mesti mengumpulkan bukti (foto, koordinat GPS, saksi) dan membuat pelaporan terstruktur ke satgas lingkungan/polisi agar tidak mudah diabaikan. Bukti kuat memaksa aparat bergerak ke level yang lebih tinggi.
Langkah kedua, menuntut transparansi data kasus. Publik berhak meminta publikasi berkala: jumlah tersangka berdasarkan peran (pekerja, pengumpul, pemodal), status penyidikan, dan hasil pengadilan. Tanpa transparansi, penilaian publik akan selalu skeptis.
Ketiga, menekan pembeli dan fasilitas pengolahan. Bila ada indikasi smelter menerima material tanpa dokumen, publik dan pembeli etis harus menuntut audit independen. Boikot reputasi adalah alat yang efektif jika bukti kuat.
Publik juga dapat mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk membentuk data terpadu (satu platform pelaporan dan pelacakan), perluas patroli laut, dan percepat reklamasi kolong dengan dana yang diprioritaskan untuk pemulihan ekosistem.
Aparat penegak hukum, musti diminta untuk mengalihkan fokus penyidikan ke pemodal, bank yang memfasilitasi aliran dana, dan perusahaan penerima. Proses pidana korporasi harus dipercepat agar efek jera nyata, dan ini sangat bisa dilakukan jika ada keseriusan dari aparat itu sendiri.
Pihak swasta dan smelter, juga tak ketinggalan harus didesak untuk menerapkan due-diligence rantai pasok dengan tidak menerima material tanpa dokumen sah. Bila terbukti menerima hasil ilegal, harusnya dikenakan sanksi administratif dan pidana setimpal.
“We do not inherit the Earth from our ancestors; we borrow it from our children.” Kita tidak sedang mewarisi bumi dari leluhur kita, tapi kita meminjamnya dari anak-anak kita. Pepatah yang sangat relevan untuk mengingatkan kita bahwa semua sumber daya ini adalah pinjaman dan harus kita kembalikan kepada para generasi setelah kita. Bagaimana jadinya jika kerusakan yang kita berikan kepada mereka, usai semua kemegahan dan kmewahan habis kita keruk. Alangkah naif dan serakahnya!
Bahkan, ahli ekologi dan biologi kelautan, Rachel Louise Carson mengatakan “in nature nothing exists alone” (di alam, tidak ada satupun yang muncul sendirian). Artinya alam dan manusia adalah sebuah ekosistem yang musti dijaga, kalu tidak tampaklah kerusakannya seperti yang terjadi saat ini.
Kedua kutipan ini mengingatkan satu hal sederhana: keputusan hari ini—membiarkan atau menindak—adalah warisan bagi generasi esok. Jika kita memilih keuntungan sesaat dengan membiarkan praktik ilegal berlalu, kelak yang dirugikan bukan hanya Bangka Belitung, tetapi imej bangsa yang tak mampu menjaga sumber daya alamnya.
