BANGKA, BERITA-FAKTA.COM – Publik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) dikejutkan dengan kabar pembubaran mendadak Satgas Halilintar, satuan tugas yang selama ini mengawal pengamanan aset negara terkait kasus korupsi tata niaga timah.
Pembubaran ini memicu spekulasi mengenai celah keamanan aset dan dugaan keterlibatan oknum aparat dalam praktik penyelundupan mineral.
Berdasarkan data yang dihimpun Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Bangka, pembubaran Satgas Halilintar diduga tidak sekadar langkah administratif.
Muncul kekhawatiran adanya gesekan kepentingan terkait pengamanan aset negara yang nilainya ditaksir mencapai ratusan triliun rupiah.
Pasca pembubaran, beredar informasi mengenai pergerakan material tambang yang tidak tercatat dalam manifes perkara resmi. Material tersebut diduga dipindahkan tanpa prosedur sah oleh oknum yang memanfaatkan kekosongan pengawasan.
Dugaan penyalahgunaan wewenang semakin menguat dengan terungkapnya indikasi penyelundupan pasir zirkon. Pada Minggu (04/01/2026), sebuah kapal Roro bertolak dari Pelabuhan Pangkalbalam menuju Tanjung Priok, Jakarta.
Berdasarkan investigasi lapangan SMSI Bangka, ditemukan fakta-fakta berikut. Pasir zirkon sebanyak puluhan ton diangkut menggunakan tiga unit truk. Muatan disamarkan di bawah tumpukan barang bekas (plastik rongsokan) untuk mengelabui petugas pelabuhan. Diduga terdapat keterlibatan Oknum APH yang bertugas di wilayah Bangka Belitung dalam melancarkan aksi “kucing-kucingan” ini melalui jalur laut.
“Kami mengumpulkan data lapangan pada Selasa (06/01/2026) yang mengindikasikan adanya praktik manipulasi muatan. Pasir zirkon tersebut diduga diselundupkan dengan modus barang rongsokan,” ungkap Ahmad Wahyudi, Ketua SMSI Kabupaten Bangka.
Ketua SMSI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Suherman Saleh (Bang Herman), menegaskan bahwa pemerintah dan instansi terkait harus memberikan penjelasan terbuka kepada publik mengenai alasan pembubaran Satgas Halilintar.
“Kami menilai pembubaran Satgas Halilintar harus dijelaskan secara terbuka. Jangan sampai langkah ini justru melemahkan pengamanan aset negara dan membuka ruang bagi oknum untuk bermain,” tegas Bang Herman, Rabu (07/01/2026).
Bang Herman juga mendesak agar dugaan keterlibatan oknum, baik dari unsur sipil maupun militer, diusut secara tuntas. Hal ini mencakup pemeriksaan keabsahan manifes kapal di KSOP Pangkalbalam serta asal-usul muatan zirkon tersebut.
Hingga saat ini, pihak SMSI masih terus melakukan upaya konfirmasi kepada otoritas Oknum APH dan pihak pelabuhan guna mendalami validitas data manifest serta keterlibatan oknum dalam skandal tersebut. Di sisi lain, rencana pembentukan unit tugas baru pengganti Satgas Halilintar masih belum memiliki kejelasan struktur maupun wewenang. (4WD)
