PANGKALPINANG, BERITA-FAKTA.COM – Tata kelola internal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, PT Bumi Bangka Belitung Sejahtera (PT BBBS), kini tengah menjadi sorotan tajam. Pasalnya, jajaran Komisaris Utama diduga sama sekali tidak mengetahui ataupun menerima laporan terkait aktivitas kerja sama strategis yang dilakukan oleh pihak Direktur utama perusahaan pelat merah tersebut. Jumat (17/7).
Dugaan pecah kongsi dan lemahnya koordinasi di tubuh BUMD Babel ini mencuat ke permukaan setelah munculnya perkara mengenai perjanjian pemanfaatan tin slag (terak timah) sebanyak 2.000 ton. Komoditas yang diklaim milik BUMD Babel tersebut disinyalir melibatkan jalinan kerja sama atau hibah antara PT BBBS dengan pihak PT BTI.
Saat dikonfirmasi mengenai keabsahan dan legalitas administratif proyek kakap ini, Komisaris Utama PT BBBS, Arie Primajaya, secara mengejutkan mengaku bahwa pihaknya berada dalam posisi buta informasi. Hingga saat ini, dewan komisaris diklaim tidak pernah menerima atau melihat dokumen perizinan maupun surat-menyurat resmi terkait kemitraan tersebut.
“Waallaikumslam…. kalau ku belum pernah melihat berkas kerjasama perihal ini, jadi dari sisi dewan komisaris kami dak tau. Silakan bai kawan-kawan media langsung konfirmasi ke dewan direksi,” tegas Arie Primajaya saat dimintai klarifikasi melalui pesan singkat.
Pernyataan tegas dari Komisaris Utama ini langsung memantik pertanyaan besar di kalangan publik mengenai bagaimana SOP (Standard Operating Procedure) penandatanganan kontrak bisnis di tubuh BUMD Babel berjalan tanpa adanya supervisi atau ketetapan dari Dewan Komisaris.
Sikap saling lempar tanggung jawab antara dewan komisaris dan dewan direksi ini menimbulkan tanda tanya besar perkara transparansi pengelolaan aset daerah. BUMD yang sejatinya didirikan untuk memberikan dampak ekonomi dan sosial yang nyata bagi masyarakat Bangka Belitung, kini justru diterpa isu miring mengenai adanya kesepakatan-kesepakatan bawah tangan.
Publik kini mendesak pihak Direksi PT Bumi Bangka Belitung Sejahtera untuk segera buka suara dan membeberkan dokumen kerja sama tin slag 2.000 ton tersebut secara terang benderang guna menghindari dugaan penyelewengan wewenang atau maladministrasi yang dapat merugikan daerah. (4WD)
