PANGKALPINANG, BERITA-FAKTA.COM — Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang menegaskan komitmennya terhadap keterbukaan informasi publik (KIP). Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pangkalpinang, Mie Go, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pemkot Pangkalpinang, Selasa (18/11).
Mie Go menekankan bahwa saat ini Pemkot dituntut untuk transparan, terutama dalam hal transaksi dan sistem pembayaran publik.
“Keterbukaan publik saat ini kan Pemkot dituntut untuk transaksi, baik semua bayaran publik, sistem. Termasuk anggaran ini seperti apa,” tegas Mie Go saat membuka rakor.
Menyikapi keterbatasan anggaran, Mie Go menegaskan bahwa hal tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan KIP.
“Keterbukaan publik, istilahnya kalau kaitan dengan keterbatasan anggaran ini, artinya jangan dijadikan alasan ya,” ujar Sekda.
Ia menjelaskan bahwa Pemkot Pangkalpinang telah mengedepankan keterbukaan publik sejak tahap awal penganggaran. Prosesnya melibatkan pembahasan di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Badan Anggaran (Banggar) DPRD, hingga paripurna.
Selain itu, sebagai bentuk keterbukaan, semua rencana umum pengadaan untuk kegiatan Pemkot telah disampaikan ke website Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
Acara Rakor tata kelola ini bertujuan untuk memperkuat proses pengelolaan informasi. Sekda berharap para Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap dinas dapat memahami tugas dan fungsinya secara maksimal.
“Diharapkan kawan-kawan PPID di dinas-dinas ini mengetahui tugas dan fungsinya. Jadi mereka mengetahui mana informasi yang bisa diinformasikan, mana yang informasi yang dikecualikan,” jelasnya, mengacu pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008.
Dengan sosialisasi dan mendatangkan narasumber ahli, pelayanan penyampaian informasi kepada masyarakat diharapkan menjadi lebih baik.
Menurut Mie Go, informasi sangat penting untuk, evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan negara,bahan pengambilan kebijakan.
Informasi dari publik, termasuk dari wartawan dan masyarakat, menjadi data atau bahan untuk perbaikan, evaluasi, serta penentuan kebijakan selanjutnya oleh Pemkot.
Sekda Mie Go juga menekankan peran penting wartawan sebagai mitra (partner) pemerintah daerah. Informasi penting seringkali datang dari wartawan, publik, dan masyarakat.
“Ini sangat diperlukan kolaborasi,” katanya.
berkomitmen untuk berupaya menganggarkan kebutuhan yang mendukung keterbukaan publik dan kolaborasi dengan pers di tahun-tahun mendatang. (4WD)
