Oleh: Rama Nuansa
BERITA-FAKTA.com — Proses penyelesaian sengketa Pilkada Ulang 2025 di Kabupaten Bangka antara pasangan calon Rato Rusdiyanto-Ramadian dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bangka menunjukkan dinamika demokrasi yang kompleks.
Berdasarkan informasi, mediasi tertutup yang difasilitasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bangka selama dua hari gagal mencapai kesepakatan, sehingga sengketa berlanjut ke musyawarah terbuka pada 1 Agustus 2025 hingga hari ini.
Menunggu hasil penetapan musyawarah terbuka ini menjadi momen krusial yang menguji kedewasaan berpikir dalam penyelenggaraan pemilu, baik dari penyelenggara, peserta, maupun masyarakat.
Sengketa ini berpangkal pada keberatan pasangan Rato-Ramadian terhadap keputusan KPU Bangka yang menyatakan Rato Rusdiyanto tidak memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah.
Kegagalan mediasi menunjukkan adanya perbedaan pandangan yang kuat antara pihak-pihak terlibat dalam berdemokrasi.
Dalam konteks ini, musyawarah terbuka menjadi langkah penting untuk memastikan transparansi dan keadilan, sebagaimana diatur dalam mekanisme penyelesaian sengketa pemilu.
Proses ini mencerminkan semangat musyawarah untuk mufakat, yang merupakan nilai luhur demokrasi Indonesia, sebagaimana diatur dalam Tata Tertib DPR RI BAB XVII tentang pengambilan keputusan berbasis mufakat.
Disclaimer: penulis hanya membagikan secuil informasi tentang dinamika berdemokrasi Pilkada Ulang Bangka 2025, hal ini juga menjadi wujud apresiasi sendiri bagi KPUD, Bawaslu, maupun pihak keamanan turut menjaga panggung suara rakyat menentukan kepala daerahnya.
Kedewasaan Berpikir
Menunggu hasil musyawarah terbuka ini menuntut sikap dewasa dari semua pihak yang terlibat sebagai tombak demookrasi lokal Bangka.
Kedewasaan berpikir dalam pemilu tidak hanya terletak pada penerimaan hasil, tetapi juga pada kemampuan untuk menghormati proses hukum yang berjalan.
Seperti yang pernah diungkapkan dalam konteks pemilu sebelumnya, kedewasaan berpolitik mencakup kemampuan menerima kekalahan dan menghormati proses demokrasi.
Dalam kasus Rato-Ramadian, kedua belah pihak baik pasangan calon maupun KPU perlu menunjukkan kematangan dengan mematuhi putusan yang dihasilkan.
Baik itu melalui Bawaslu bahkan jika berlanjut ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk sengketa hasil pemilu.
Penyelenggaraan pemilu yang lebih dewasa juga tercermin dari kemampuan penyelenggara untuk memastikan proses yang transparan, akuntabel, dan inklusif.
Kegagalan mediasi awal menunjukkan perlunya komunikasi yang lebih efektif dan bukti yang kuat untuk mendukung keputusan KPU.
Sebaliknya, pasangan Rato-Ramadian juga perlu menyampaikan keberatan dengan argumen yang jelas dan bukti yang sah.
Hal itu didasari sebagaimana preseden dalam putusan MK seperti No. 87/PHPU.C-VII/2009, di mana permohonan ditolak karena kurangnya bukti yang memadai.
Sikap dewasa dalam konteks ini berarti menghindari konflik emosional dan berfokus pada penyelesaian berbasis hukum.
Harapan Bak Bintang Utara
Bagi masyarakat, menunggu hasil musyawarah terbuka adalah ujian kesabaran dan kepercayaan terhadap sistem demokrasi.
Pemilu yang dewasa tidak hanya tentang memilih pemimpin, tetapi juga tentang memahami bahwa sengketa adalah bagian alami dari proses demokrasi yang harus diselesaikan dengan mekanisme yang telah ditetapkan.
Publik perlu mendukung proses ini tanpa terjebak pada polarisasi atau provokasi, sehingga stabilitas demokrasi lokal tetap terjaga.
Cerminan Demokrasi Lokal Maupun Indonesia yang Berkembang
Secara keseluruhan, sengketa Rato-Ramadian menjadi cerminan bagaimana demokrasi Indonesia terus berkembang.
Kedewasaan dalam pemilu tidak hanya ditunjukkan oleh hasil akhir, tetapi juga oleh cara semua pihak menghormati proses, menjaga transparansi, dan mematuhi hukum.
Musyawarah terbuka yang sedang berlangsung harus menjadi momentum untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap demokrasi, dengan harapan hasilnya dapat diterima semua pihak demi kemajuan Kabupaten Bangka.
