BANGKA, BERITA-FAKTA.COM — Gurita aktivitas pertambangan Ponton Isap Produksi (PIP) dan Kapal Isap Produksi (KIP) di Kabupaten Bangka kini berada di bawah sorotan tajam. Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Bangka membongkar sebuah skandal besar: dugaan penyelewengan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi secara masif yang melibatkan mitra PT Timah maupun pelaku tambang swasta.
Investigasi lapangan ini menguak ironi pedih, di mana hak-hak nelayan kecil diduga kuat telah “dirampok” demi memberi makan mesin-mesin pengeruk timah, Rabu (17/06).
Sebuah keganjilan nyata terjadi di Muara Air Kantung, Jeliti, Sungailiat. Berdasarkan arahan BMKG, angin barat yang ekstrem memaksa para nelayan menyandarkan kapal mereka demi keselamatan. Gelombang tinggi adalah maut bagi mereka. Namun aneh tapi nyata, jatah solar subsidi khusus nelayan di SPBU justru tetap terkuras habis hingga belasan dan puluhan ton setiap harinya.
”Kemanakah solar para nelayan itu mengalir jika kapalnya saja tidak melaut?”
Suara masyarakat di seputaran Kabupaten Bangka senada menunjuk satu muara: solar tersebut diduga kuat ditampung oleh para pengepul dari SPBU, lalu diperdagangkan secara ilegal kepada para penambang timah.
Aktivitas penambangan di Muara Jeliti kini telah menjamur di luar prediksi, menembus angka ratusan ponton. Berdasarkan pengakuan para penambang, satu ponton membutuhkan sekitar 40 hingga 60 liter solar per hari untuk beroperasi.
Secara kalkulasi ekonomi, para penambang ini mustahil menggunakan BBM industri.
Jika menggunakan BBM non-subsidi (industri), biaya operasional akan membengkak drastis. Keuntungan penambang akan tergerus habis, bahkan merugi.
Penggunaan solar subsidi adalah “jalan pintas” yang sengaja diambil demi meraup keuntungan pribadi di atas penderitaan rakyat.
Menyikapi perkara ini, SMSI Bangka melayangkan tuntutan keras kepada pihak-pihak terkait untuk segera mengakhiri pembiaran yang telah berlangsung bertahun-tahun:
PT Timah harus bertanggung jawab penuh terhadap lingkaran bisnis para mitranya yang tergabung dalam IUP. SMSI meminta PT Timah memberikan peringatan keras (warning) kepada pemilik CV Mitra agar wajib menggunakan BBM industri. Pengawasan yang selama ini dinilai hanya formalitas belaka, bahkan memunculkan dugaan kuat adanya “main mata” antara oknum internal, mitra, dan oknum aparat pembeking (HPH), harus segera diusut tuntas.
Hukum harus tegak tanpa pandang bulu. Di saat Polda Bangka Belitung gencar melakukan penangkapan terhadap para pengerit BBM subsidi, Polres Bangka dituntut untuk segera turun ke lapangan dan menindaklanjuti temuan masif ini. Jangan biarkan hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke samping.
Bukan hanya masalah BBM, investigasi SMSI juga menemukan fakta bahwa hampir 70% pekerja dan pelaku aktivitas PIP tersebut bukanlah warga lokal, melainkan para pendatang yang berfiliasi dengan para mitra.
Hal ini menjadi bom waktu yang memicu konflik sosial-ekonomi. Kekayaan alam Bangka Belitung dikuras habis, lingkungan luluh lantak, namun masyarakat lokal hanya gigit jari dan menerima ampasnya saja.
Catatan Redaksi: Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih terus berupaya melakukan verifikasi resmi dan menunggu konfirmasi lebih lanjut dari pihak PT Timah serta aparat kepolisian terkait langkah konkret penanganan skandal BBM subsidi ini. (4WD)
