PANGKALPINANG, BERITA-FAKTA.COM – Angin segar berhembus kencang dari kursi parlemen! Ketua DPRD Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, dengan nada syukur yang membuncah, bak merajut benang emas harapan, menegaskan bahwa Pemprov Bangka Belitung telah memutuskan untuk menggugat keberadaan Pulau Tujuh yang diklaim sebagai milik Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Senin,(30/6)
Sebuah langkah berani, ibarat ksatria yang maju ke medan laga, demi mempertahankan sejengkal tanah yang diyakini adalah haknya. Namun, di tengah genderang perang yang mulai ditabuh, muncul seberkas cahaya yang menarik perhatian.
“Akan tetapi informasi kita dapat, ternyata ada surat yang ditangani oleh Wakil Gubernur, yaitu zaman Abdul Fattah, itu tahun 2021,” ungkap Didit, bagai menyingkap tabir misteri.
Surat itu, menurut Ketua Komisi IV, adalah “surat kesepakatan apa itu”, yang kini menjadi teka-teki yang harus segera dipecahkan.
“Itu yang perlu kita cari dulu, jangan sampai kita salah,” lanjut Didit, suaranya penuh kehati-hatian, bak nahkoda yang cermat menavigasi perahu di tengah badai.
Kesalahan langkah bisa berakibat fatal, seperti jarum yang salah arah. Jika gugatan akan dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi (MK), fokusnya adalah Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Lingga. Namun, jika Mahkamah Agung (MA) menjadi pilihan, maka surat keputusan menteri akan menjadi sasaran tembak.
Kini, tim khusus akan dibentuk, bak pasukan elite yang siap menjalankan misi. Tinggal menunggu, biaya seperti apa yang akan dikucurkan untuk perjuangan ini. Perjuangan memperebutkan Pulau Tujuh ini, ibarat maraton panjang, butuh strategi matang dan amunisi yang cukup. Semoga keadilan berpihak pada bumi Serumpun Sebalai!. (MJ001)
