BANGKA, BERITA-FAKTA.COM — Kepala Desa Kota Kapur, Edi Candra, mengungkapkan kondisi dermaga tambatan perahu nelayan di desanya saat ini dalam keadaan rusak berat dan memprihatinkan. Kondisi tersebut dinilai mempersulit aktivitas ekonomi warga setempat yang mayoritas menggantungkan hidup dari sektor kelautan.
“Kondisi tambatan perahu nelayan kami ini memang benar-benar dalam kondisi sangat parah dan memperhatinkan. Perjuangan ini sudah lama kami sampaikan, namun hingga kini belum ada terealisasi dari pemerintah daerah maupun provinsi,” ujar Edi Candra saat mendampingi kunjungan jajaran Partai Demokrat di Desa Kota Kapur, Kabupaten Bangka, Kamis (24/9/2026).
Menanggapi keluhan masyarakat tersebut, Ketua DPD Partai Demokrat Bangka Belitung, Bustomi Lukas, meninjau langsung lokasi rencana pembangunan dermaga tambatan perahu di Sungai Kota Kapur. Bustomi menyebut peninjauan ini merupakan tindak lanjut dari aspirasi yang diserap oleh anggota DPRD Provinsi Babel dari Fraksi Demokrat, Maryam.
“Kami menerima aspirasi bahwa akses ini menjadi tumpuan utama nelayan untuk mencari nafkah, namun belum ada sentuhan dari pemerintah. Oleh karena itu, kami turun langsung untuk mengecek kondisi di lapangan,” kata Bustomi.
Bustomi menegaskan siap mengalokasikan anggaran pribadi sekitar Rp1 miliar untuk membangun dermaga sepanjang kurang lebih 300 meter tersebut. Pihaknya juga merencanakan fasilitas pendukung seperti lampu penerangan bertenaga surya (solar cell) jika aktivitas nelayan berlangsung hingga malam hari.
Meski demikian, Bustomi menekankan bahwa proses fisik baru dapat berjalan setelah status administrasi dan kejelasan aset lahan dinyatakan bersih (clear). Hal ini dilakukan untuk menghindari tumpang-tindih aset negara, mengingat struktur dermaga lama sebelumnya pernah dibangun menggunakan dana pemerintah.
“Dalam satu hingga dua hari ini, tim kami—Bu Maryam dan Pak Hendra Yunus—akan mengecek secara administrasi. Jangan sampai terjadi tumpang-tindih aset. Jika administrasi dan perizinan lahan sudah selesai, pembangunan akan segera kita mulai. Target pengerjaan sekitar satu bulan,” jelasnya.
Dorong Pemerintah Jika Terkendala Aturan
Bustomi menambahkan, jika dalam proses verifikasi ditemukan kendala regulasi yang membuat pihak swasta atau perorangan tidak diizinkan membangun sarana tersebut secara langsung, pihaknya akan mendesak pemerintah daerah untuk segera mengambil tindakan.
“Jika secara aturan dana pribadi tidak memungkinkan masuk, kami akan mendesak pemerintah untuk segera turun tangan membenahi dermaga ini. Sebab, akses ini sangat vital bagi keberlanjutan ekonomi nelayan di Kota Kapur,” pungkas Bustomi. (4WD)
