PANGKALPINANG, BERITA-FAKTA.COM – Gelaran Musyawarah Daerah (Musda) Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Pangkalpinang yang seharusnya menjadi panggung syiar, justru berubah menjadi arena penuh kemelut. Tabir gelap yang menyelimuti terpilihnya Rusdianto sebagai nakhoda baru DMI Pangkalpinang kini mulai tersingkap. Bukan sekadar dinamika organisasi, kisruh ini diduga kuat merupakan buah dari skenario matang yang melibatkan “orang nomor satu” di Kota Pangkalpinang.
Berdasarkan data dan informasi yang dihimpun tim di lapangan pada Minggu (22/5), aroma pengondisian demi memuluskan langkah aklamasinya Rusdianto tercium sangat menyengat. Rusdianto, yang saat ini masih menjabat sebagai Sekretaris Wilayah (Sekwil) PW DMI Bangka Belitung, disebut-sebut sebagai “pemain titipan” untuk menguasai kursi Ketua DMI Kota Pangkalpinang.
Seorang sumber internal pengurus DMI yang meminta identitasnya dirahasiakan, membongkar bahwa keributan yang memanas dalam Musda tersebut bukanlah tanpa sebab. Ia menegaskan adanya kekuatan besar yang memaksa keadaan agar berjalan sesuai “pesanan”.
“Ketua terpilih, Rusdianto, memang didukung oleh PC DMI Kecamatan Gerunggang, Gabek, dan Girimaya. Tapi dari awal, ini memang sudah settingan. Abang usaha saja menerobos tembok besar, tapi nyatanya sulit,” ungkap sumber tersebut dengan nada getir.
Lebih lanjut, ia membeberkan bahwa sosok Rusdianto merupakan figur yang dijagokan langsung oleh Walikota Pangkalpinang. Keterlibatan pemimpin kota ini disinyalir menjadi pemicu utama terjadinya “benturan” dalam kepengurusan.
Kejanggalan Musda ini kian benderang dengan fakta bahwa suksesi kepemimpinan tersebut berlangsung tanpa dihadiri oleh jajaran kepengurusan lama. Ironisnya, prosesi ini melaju kencang tanpa adanya Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang jelas dan transparan.
Absennya pengurus lama menjadi bukti nyata bahwa ada mekanisme organisasi yang ditabrak demi sebuah ambisi kekuasaan. Kondisi ini memicu pertanyaan besar di kalangan umat, sejauh mana independensi DMI sebagai wadah pemersatu masjid jika ditarik-tarik ke ranah kepentingan politik praktis?
Keterlibatan Walikota dalam kisruh ini dinilai sebagai preseden buruk bagi demokrasi di tingkat organisasi keagamaan. Intervensi yang dilakukan secara kasat mata, mulai dari penggalangan dukungan di tingkat kecamatan hingga pemaksaan aklamsi, telah menciptakan tembok pemisah di tubuh DMI.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Walikota Pangkalpinang maupun Rusdianto belum memberikan keterangan resmi terkait tudingan miring yang mengarah pada adanya skenario “jagoan penguasa” dalam Musda DMI tersebut. Publik kini menanti, apakah DMI akan tetap tegak sebagai benteng umat, atau justru roboh karena dihantam kepentingan politik dari balik “Tembok Besar” Pangkalpinang. (4WD)
