Bangka Barat, Berita-Fakta — Puluhan nelayan dari Desa Tanjung Niur, Benteng Kota, dan Air Lintang menolak M. Zulkifli sebagai Koordinator Camat (Korcam) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kecamatan Tempilang. Mereka meminta pemilihan ulang Korcam dari profesi nelayan asli demi kebersamaan dan penanganan kompensasi yang adil.
Pertemuan berlangsung di Kantor Desa Tanjung Niur, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, Rabu (29/10/2025) pukul 15.00 WIB. Hadir Koordinator DPD HNSI Provinsi Babel Mustofa, Wakil Ketua DPC HNSI Bangka Barat Reza Erdiansyah, serta Sekdes Tanjung Niur.
Korcam HNSI Tempilang M. Zulkifli tidak hadir dengan alasan tidak ada undangan resmi meski DPC dan DPD juga hadir tanpa undangan demi mencari solusi. Pertemuan berdurasi hampir 2 jam itu difokuskan pada penolakan terhadap M. Zulkifli.
Perwakilan nelayan Tanjung Niur menyebutkan lima poin utama:
1. Baru tahu status Korcam saat pembagian kompensasi dari IUP PT Timah DU 1545.
2. HNSI Tempilang “muncul” hanya saat ada tambang, padahal sebelumnya absen mendampingi nelayan.
3. Tidak tahu jumlah kelompok nelayan pasti hanya menebak (klaim 9 kelompok, padahal hanya 3).
4. Bukan nelayan aktif, sehingga tidak paham kebutuhan riil di lapangan.
5. Kompensasi tidak merata—hampir 100 nelayan tanpa kelompok tidak kebagian karena data keliru.
Akibatnya, 30+ nelayan Tanjung Niur membuat surat pernyataan bermeterai yang menuntut pemilihan ulang Korcam HNSI Tempilang.
“Ini pak surat pernyataan yang sudah kami buat tanpa unsur paksaan dari manapun dan sudah kami tandatangani. Kami harap saudara Zul segera diganti demi menjaga kebersamaan dan kekompakan sesama nelayan,” ujar Yunus sambil menunjukkan dokumen kepada Mustofa.Penolakan juga datang dari nelayan Desa Benteng Kota (diwakili Saiman) dan Desa Air Lintang (diwakili Toni).
Mustofa menyesalkan ketidakhadiran Zulkifli, namun menegaskan komitmen HNSI mendampingi nelayan. “Sayangnya M. Zulkifli tak hadir padahal kita juga tanpa surat resmi kemari. Ini menunjukkan kami peduli kepada nelayan dan siap membantu setiap permasalahan,” kata Mustofa.
Ia menjanjikan bakal Bantu pembentukan kelompok nelayan yang belum terdata, Tegur penyuluh jika pengurusan kelompok diabaikan, Laporkan ke provinsi untuk ganti Korcam dari nelayan aktif dan Wakil Ketua DPC bisa ambil sikap sementara untuk mencari pengganti.
Soal kompensasi 35 persen, Mustofa menyarankan diurus oleh nelayan terpercaya seperti Baidi. Nelayan Tanjung Niur sepakat: kompensasi dibekukan sementara hingga kelompok resmi terbentuk.(AW/RN)
