PANGKALPINANG, BERITA-FAKTA.COM – Sekretaris Wilayah Pemuda Pancasila (PP) Kepulauan Bangka Belitung, Fahrizan alias Buntuk, menyoroti anomali harga timah di tingkat penambang yang dinilai sangat merugikan masyarakat. Ia mengungkapkan, adanya tekanan psikologis atau rasa “ketakutan” di lapangan berdampak langsung pada anjloknya harga timah dengan selisih mencapai Rp200 ribu per kilogram.
Menurut Fahrizan, selisih harga tersebut muncul karena para penambang ilegal terpaksa menyetorkan sejumlah fee kepada oknum-oknum tertentu agar aktivitas mereka tetap bisa berjalan.
“Ketakutan tersebut ternyata bisa menekan harga timah hingga terjadi selisih harga Rp200 ribu per kilogram. Mereka rela memberikan fee Rp200 ribu per kilogram kepada oknum aparat maupun oknum media agar bisa tetap menambang,” ujar Fahrizan dalam keterangannya di Pangkalpinang, Sabtu (14/11/2026).
Ia memaparkan hitungan kasar atas potensi kerugian ekonomi yang dialami masyarakat Bangka Belitung akibat praktik tersebut. Dengan asumsi volume transaksi timah mencapai 10 ribu ton per bulan, selisih harga Rp200 ribu per kilogram menghasilkan perputaran dana non-resmi sebesar Rp2 triliun setiap bulannya.
Jika dikalkulasikan dalam kurun waktu satu tahun, nilai dana yang menguap dari kantong masyarakat penambang tersebut mencapai angka fantastis, yakni Rp24 triliun.
“Dengan asumsi setiap bulan terjadi transaksi 10 ribu ton, maka rakyat rugi hingga hampir Rp2 triliun per bulan. Jika dikalikan 12 bulan, angkanya mencapai Rp24 triliun. Uang sebesar itu baru hitungan dari sektor penambangan ilegal saja, di luar pungutan resmi seperti pajak dan royalti,” tegasnya.
Fahrizan menyayangkan hilangnya potensi perputaran uang tersebut dari nadi perekonomian rakyat. Padahal, di tengah kondisi ekonomi Bangka Belitung yang sedang terpuruk, dana triliunan rupiah itu seharusnya mampu mendongkrak daya beli dan kesejahteraan masyarakat secara luas.
“Uang Rp2 triliun per bulan itu, manakala masuk ke nadi perekonomian Kepulauan Bangka Belitung, tentu akan sangat menyegarkan kehidupan ekonomi negeri yang sedang terpuruk ini,” tambahnya.
Menutup pernyataannya, Fahrizan melontarkan pertanyaan kritis mengenai keadilan distribusi ekonomi dari sumber daya alam timah yang selama ini dinikmati segelintir pihak melalui jalur tidak resmi tersebut.
“Dengan nilai Rp2 triliun per bulan dan asumsi jumlah penduduk Babel sekitar 1,3 juta jiwa, pertanyaannya apakah masing-masing penduduk sudah merasakan manfaat atau mendapatkan bagian dari perputaran dana penambangan ilegal itu?” pungkasnya. (red)
