Pangkalpinang, Berita-Fakta — Polemik Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Hidayat Arsani, melaporkan warganya ke polisi kini berbalik arah. Setelah Arsani melaporkan Batara Harahap atas tuduhan fitnah dalam demo saat kunjungan prabowo pada Senin (8/12/2025), giliran sang gubernur yang dilaporkan.
Seorang wanita bernama Fera mengadu ke polisi atas dugaan utang Rp800 juta yang belum dilunasi Arsani terkait transaksi di toko kuning. Laporan diterima oleh Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda Babel pada Selasa, 9 Desember 2025.
Dalam laporannya, Fira melalui kuasa hukumnya Irva menyebut nama tiga orang yang disebut sebagai rekan dekat Gubernur, yakni Asiong, Rio, dan Ricky Gunawan. Menurut kuasa hukumnya, dugaan penggelapan itu bermula pada 20 Mei 2015, saat Ricky Gunawan yang mengaku sebagai kontraktor proyek apartemen milik Gubernur di Jalan Jenderal Sudirman, depan Puncak Hotel, Pangkalpinang, melakukan pemesanan berbagai material bangunan di tokonya.
“Pembayaran dijanjikan dilakukan secara cash tempo melalui transfer dan bilyet giro, tetapi saat saya hendak mencairkan bilyet giro, ternyata tidak bisa. Masih ada sisa pembayaran sebesar Rp825.318.000 yang belum dilunasi,” ujar Irva selaku kuasa hukum Fera kepada awak media, usai membuat laporan di Mapolda Babel.
Tantang dengan Pembuktian
Klarifikasi tegas disampaikan Arsani saat ditemui awak media di kediamannya, Pangkalpinang, Selasa (9/12/2025) malam. Ia membantah keras tuduhan tersebut, menyebutnya sebagai rangkaian fitnah yang tak berdasar, mirip kasus korupsi sebelumnya yang kini sedang diproses hukum.
“Ini telah dihujat orang atas dalang demo, korupsi Rp500 miliar, Allahu Akbar, berdua dituduh. Dalam PDD 5. Sekarang ini dituduh utang lagi,” keluh Arsani, merujuk pada laporan fitnah yang ia ajukan ke Polda Babel baru-baru ini.
Menanggapi laporan ‘Ibu Perah’, Arsani tak gentar. Ia justru melempar tantangan terbuka ke penuduh. “Dapat laporan katanya Ibu Perah melapor saya ada utang. Jumlahnya 800-an juta yang belum terbayar. Kalau ada bukti-buktinya, malam ini saya bayar. Kalau terbukti, saya bayar dua kali lipat,” tegas Arsani.
Ia meminta ‘Ibu Perah’ datang langsung membawa bukti autentik, seperti kwitansi atau catatan transaksi. “Datang ke saya, bawa kwitansinya, jam berapa saya utang, saya bayar, Bu,” tambahnya.
Arsani menegaskan siap menjalani proses hukum. “Saya nunggu panggilan polisi. Nanti polisi panggil saya di BAP, saya tanya mana bon utang-si-utang saya, jam berapa saya ngambilnya, barangnya apa,” ujarnya.
Lebih lanjut, Arsani menyatakan sama sekali tak mengenal ‘Ibu Perah’ maupun lokasi toko kuning yang disebut-sebut. “Saya utang apa? Nginjak toko pun gak pernah. Nomor HP pun gak tahu saya, pokoknya di mana juga gak tahu. Toko di sana banyak yang mau nah. Saya tidak pernah berutang sama toko kuning, nginjek-nginjek tokonya pun saya belum pernah,” bantahnya.
Tuduhan ini dianggap Arsani sebagai bagian dari serangan berkelanjutan yang merusak citra kepemimpinannya. Sebelumnya, pada 27 November 2025, Arsani telah melaporkan dugaan fitnah korupsi Rp500 miliar terkait pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Sumsel Babel (BSB). Kasus itu kini ditangani Polda Babel, dengan Arsani menekankan bahwa tuduhan tersebut merugikan reputasi pribadi dan pemerintah daerah.
Pada 14 November 2025, Arsani juga menggelar konferensi pers untuk membantah isu korupsi tersebut, bekerja sama dengan pimpinan BSB yang menyayangkan penyebaran hoaks di media sosial.
Kasus ini menambah panjang daftar kontroversi Arsani sejak dilantik sebagai Gubernur Babel pada Juni 2025. Sebagai pengusaha sukses di balik Arsani Group—yang mengelola usaha tambang timah, budidaya udang, hingga rumah sakit, meski Arsani kerap menjadi sasaran tudingan. Namun, ia tak segan membalas dengan laporan polisi, seperti terhadap Batara Harahap yang menuduhnya merusak aset negara melalui demo anarkis.
Warga Babel pun terbelah. Sebagian mendukung langkah Arsani melindungi diri dari fitnah, sementara yang lain khawatir pola “gubernur laporkan warga” bisa membungkam kritik konstruktif. Apalagi, di tengah wacana utang daerah Rp1,5 triliun ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang mencuat pada 1 Desember 2025, tekanan terhadap Arsani semakin berat.
Hingga Selasa siang (9/12/2025), Polda Babel belum memberikan keterangan resmi terkait laporan ‘Ibu Perah’. Kasus ini dipantau ketat, mengingat potensi eskalasi menjadi isu nasional seperti tuduhan ijazah palsu yang sempat ditangani Bareskrim Polri. (AW/RN).
