PANGKALPINANG, BERITA-FAKTA.COM — Dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Paripurna Istimewa, Jumat (14/8/2026), Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memaparkan rekam jejak capaian kerja pemerintahannya dalam melahirkan Indonesia yang mandiri dan berdaya. Dalam kurun waktu 21 bulan atau 663 hari kepemimpinannya, sebanyak 121 kebijakan transformatif berhasil diputuskan dan dijalankan untuk mengurai persoalan mendasar bangsa.
Presiden menegaskan bahwa berbagai masalah pelik yang mengendap berpuluh-puluh tahun kini mulai diselesaikan melalui kerja keras, keberanian mengambil keputusan, dan semangat gotong royong antarlembaga.
“Saya tidak mengatakan selesai, saya mengatakan kita mulai selesaikan. Artinya, kita telah memutuskan satu kebijakan transformatif setiap lima hari,” ujar Presiden Prabowo di hadapan majelis.
Dalam pemaparannya, Presiden menguraikan sejumlah data konkret mengenai efisiensi dan perbaikan kinerja di sektor strategis:
Pemerintah memangkas 145 aturan penyaluran pupuk yang dinilai berbelit-belit. Langkah ini menghasilkan penurunan harga pupuk sebesar 20% bagi petani dengan volume ketersediaan yang meningkat. Sejajar dengan itu, laba bersih BUMN PT Pupuk Indonesia tercatat melonjak hingga 252,8%. Target swasembada pangan yang semula diproyeksikan memakan waktu 4 tahun berhasil dicapai dalam kurun waktu 1 tahun. Indonesia kini mencatatkan swasembada pada 8 komoditas utama: beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit. Sementara swasembada daging sapi ditargetkan tuntas dalam 5 hingga 6 tahun ke depan.
Per 1 Juli 2026, Indonesia menghentikan total impor bahan bakar minyak (BBM) jenis solar menyusul keberhasilan produksi bahan bakar berbasis minyak kelapa sawit (D50). Kebijakan ini menghemat devisa negara hingga Rp170 triliun (sekitar USD 9,5 miliar).
Selain memaparkan keberhasilan program sosial dan hilirisasi, Presiden Prabowo memberikan perhatian khusus terhadap perkara tata kelola sumber daya alam, meliputi sektor pertambangan timah, batu bara, nikel, dan komoditas mineral lainnya.
Presiden menegaskan bahwa aktivitas pertambangan ilegal dan praktik penyelundupan selama ini menjadi pemicu utama kerugian negara dalam skala besar, di mana hasilnya hanya dinikmati oleh segelintir oknum dan cukong. Kerugian negara akibat kebocoran di sektor tambang menjadi fokus evaluasi dan penindakan tegas pemerintah ke depan agar kekayaan alam sepenuhnya kembali untuk kemakmuran rakyat. (4WD)
