PANGKALPINANG, BERITA-FAKTA.COM – Awan mendung tengah menggelayuti kesehatan finansial Pemerintah Kota Pangkalpinang. Dalam rapat evaluasi kinerja fisik dan keuangan APBD bulan April 2026 yang digelar di Ruang Rapat Bappeda, Senin (18/5), terungkap sebuah fakta pahit: napas kas daerah kian tersengal dengan sisa saldo yang sangat kritis.
Kondisi “kantong” pemerintah kota yang sedang mengalami pendarahan hebat ini memaksa pihak eksekutif mengambil langkah ekstrem. Demi menyambung nyawa APBD Perubahan 2026, aset-aset berupa rumah dinas guru terpaksa harus dikorbankan di atas meja lelang.
Plh. Sekda Kota Pangkalpinang, Budiyanto, dengan nada bicara yang tegas namun penuh kehati-hatian, membedah anatomi keuangan daerah di hadapan peserta rapat. Ia mengungkapkan bahwa sisa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2025 yang semula diharapkan menjadi oase, ternyata tak mampu meredam dahaga anggaran.
“Dari total SiLPA 2025 sebesar Rp57 miliar, hanya Rp55 miliar yang bisa kita gunakan. Namun, Rp42 miliar sudah ‘tertelan’ di APBD Induk. Sisanya hanya Rp12 miliar, itu pun kita masih minus karena banyak belanja wajib yang belum teranggarkan,” ujar Budiyanto.
Angka-angka tersebut menunjukkan betapa tipisnya bantalan fiskal yang dimiliki Pangkalpinang saat ini. Saat ini, uang yang benar-benar bisa “dimainkan” untuk APBD Perubahan 2026 diproyeksikan hanya berkisar di angka Rp6 miliar hingga Rp10 miliar.
Langkah paling mencolok sekaligus memicu keprihatinan adalah rencana penjualan rumah dinas guru. Aset yang selama ini menjadi pilar tempat bernaung para pahlawan tanpa tanda jasa itu, kini dipandang sebagai “pelampung penyelamat” untuk menambal defisit.
Budiyanto menginstruksikan Badan Keuangan Daerah (Bakuda) dan bidang aset untuk segera memacu proses administrasi lelang pada bulan Juni mendatang.
“Jangan sampai rencana penjualan rumah dinas guru yang targetnya hampir Rp7 miliar ini meleset. Ada lebih dari 100 unit yang harus segera disiapkan administrasinya untuk segera dijual,” tegasnya.
Penyakit kronis yang memperparah kondisi ini adalah rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Budiyanto menyoroti kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dianggap masih “tidur” dalam mengejar target retribusi.
• Reduksi Jasa Usaha: Baru menyentuh angka 13,8 persen—sebuah angka yang sangat jauh dari garis harapan.
• Reduksi Perizinan: Dari target yang ditetapkan, pencapaiannya masih terseok-seok, sehingga membebani pundak pejabat terkait untuk bekerja ekstra keras.
Ironisnya, selama beberapa tahun terakhir, hanya Rumah Sakit Umum dan Dinas Kesehatan yang menjadi “tulang punggung” penghasil PAD, sementara OPD lainnya masih gagal menembus target 11 persen.
Di tengah badai keuangan ini, secercah harapan muncul dari kebijakan efisiensi perjalanan dinas. Berdasarkan surat edaran Kementerian Dalam Negeri, Pemkot Pangkalpinang berhasil mengumpulkan “remah-remah” anggaran sebesar Rp1 miliar dari pemangkasan biaya dinas luar para pegawai.
Kini, nasib APBD Perubahan 2026 bergantung sepenuhnya pada agresivitas penagihan pajak, keberhasilan lelang aset rumah dinas, serta kerelaan seluruh instansi termasuk Dewan untuk mengikat ikat pinggang lebih kencang melalui efisiensi anggaran.
Akankah pengorbanan rumah dinas guru ini cukup untuk memulihkan denyut nadi ekonomi Kota Pangkalpinang? Waktu yang akan menjawab di meja APBD Perubahan nanti. (4WD)
