PANGKALPINANG, BERITA-FAKTA.COM – Sungguh sebuah “inovasi” yang luar biasa dari Pemerintah Kota Pangkalpinang. Di tengah jargon-jargon kepemimpinan yang katanya cerdas mencari uang, ternyata solusi paling brilian yang ditemukan adalah dengan mengusik ketenangan para pahlawan tanpa tanda jasa. Rencana lama yang sempat “dibuang” oleh pemimpin sebelumnya karena alasan nurani, kini kembali dihidupkan demi apa yang disebut sebagai penyelamatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Wacana penjualan rumah dinas guru sebenarnya bukan barang baru. Namun, pemimpin-pemimpin terdahulu tampaknya masih memiliki “sedikit” rasa hormat terhadap jasa para guru yang telah mencetak generasi bangsa, sehingga enggan mengeksekusi kebijakan tersebut. Kini, di bawah komando Walikota Pangkalpinang, Profesor Safarudin, rencana itu tak lagi sekadar isu.
Seusai memimpin rapat evaluasi OPD, sang Profesor dengan tegas menyatakan akan mengeksekusi Perda lama demi menyelamatkan kas daerah menjelang anggaran perubahan 2026. Sungguh ironis, sosok yang dulu dengan lantang menyuarakan kepintaran dalam mencari sumber dana baru, ternyata hanya mampu “menjual aset” yang masih dihuni oleh para pensiun guru. Apakah ini definisi “pintar” yang dimaksud? Mengambil alih rumah yang bahkan sudah tidak layak huni demi menutupi lubang di kantong pemerintah.
Kebijakan ini memicu reaksi pedas dari Ketua Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (AMAK) Babel, Hadi Susilo. Menurutnya, jika untuk menghidupi daerah saja harus sampai menjual rumah guru, maka manajemen Pemkot Pangkalpinang sudah sepatutnya masuk catatan sejarah kegagalan.
“Kalau memang Pangkalpinang sudah semiskin itu, mending kita daftarkan saja ke MURI sebagai kota yang tidak mampu membiayai kas daerahnya sendiri. Ini bukti nyata kegagalan sistem manajemen,” ujar Hadi Susilo dalam rilisnya.
Hadi menambahkan, daripada mengincar rumah guru yang reot, pemerintah seharusnya berpikir lebih ekstrem jika memang benar-benar sudah “sekarat” secara finansial.
“Mendingan jual saja itu Kantor Walikota, Gedung DPRD, atau kantor-kantor OPD yang tidak ada manfaatnya dan hanya merugikan masyarakat. Kalau tidak mampu memimpin, silakan mundur! Jangan buat ibu kota provinsi ini jadi ibu kota ter-bangkrut di Indonesia,” tegasnya dengan nada satir.
Pemkot Pangkalpinang berdalih bahwa pajak adalah tulang punggung PAD, dan eksekusi rumah dinas ini adalah bagian dari langkah strategis. Namun, bagi masyarakat awam, ini terlihat seperti tindakan putus asa. Menjual rumah guru yang telah berjasa demi menambal anggaran perubahan bukanlah sebuah prestasi, melainkan sebuah komedi pahit di tengah krisis ekonomi.
Kini publik menunggu, apakah para guru yang sudah menua itu harus benar-benar angkat kaki demi angka-angka di laporan keuangan pemerintah, ataukah nurani para pemangku kebijakan masih bisa “dibeli” kembali sebelum palu eksekusi benar-benar dijatuhkan. (4WD)
