PANGKALPINANG, BERITA-FAKTA.COM – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pangkalpinang bertindak cepat menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran bangunan berupa papan nama (plang) milik Rumah Sakit (RS) Primaya Bhakti Wara yang berdiri di atas saluran drainase (bandar), Rabu (11/11/2026).
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Satpol PP Kota Pangkalpinang, Romi Al-Fauza, mengatakan pihaknya telah turun langsung ke lokasi dan melakukan penindakan secara humanis terhadap pihak manajemen rumah sakit.
“Kami sudah memberikan teguran pertama secara lisan kepada pihak manajemen Rumah Sakit Primaya untuk membongkar plang nama tersebut karena berdiri di atas drainase,” ujar Romi saat ditemui di kantornya, Kamis (12/11/2026).
Romi menjelaskan, pihak rumah sakit diberikan tenggat waktu selama tujuh hari ke depan untuk melakukan pembongkaran secara mandiri. Jika dalam batas waktu tersebut tidak diindahkan, Satpol PP akan menempuh langkah penegakan peraturan daerah secara bertahap.
“Apabila dalam tujuh hari belum dibongkar, kami akan melayangkan Surat Peringatan (SP) 1, SP 2, hingga SP 3 dengan masa tenggang masing-masing sekitar satu pekan. Jika tetap tidak dibongkar, kami akan melakukan eksekusi penertiban,” tegasnya.
Selain menyoroti pelanggaran bangunan di atas saluran air, Romi juga mengimbau seluruh elemen masyarakat dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk bersama-sama menjaga ketertiban, kebersihan, serta keindahan tata ruang kota, khususnya di area trotoar dan badan jalan.
Ia menegaskan bahwa Satpol PP tidak pernah melarang warga mencari nafkah, asalkan tetap mematuhi aturan ketertiban umum yang berlaku.
“Silakan berdagang menggunakan gerobak, kami sangat memahami masyarakat butuh mencari rezeki. Namun, setelah selesai berjualan, gerobaknya jangan ditinggalkan di atas trotoar atau badan jalan, melainkan dibawa pulang atau dirapikan ke tempat lain,” kata Romi.
Menurutnya, penegakan aturan ini semata-mata demi kenyamanan bersama dan bukan untuk menghalangi mata pencaharian warga. “Jangan sampai muncul anggapan Satpol PP menghalangi rezeki orang. Itu tidak benar. Apa yang kami lakukan murni menjalankan peraturan daerah yang berlaku, tidak hanya di Pangkalpinang, tetapi juga di daerah lainnya,” pungkasnya. (4WD)
