Bangka, Berita-Fakta.com — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bangka menghadapi sorotan tajam dari media menyusul putusan musyawarah terbuka Bawaslu.
Hal itu tampak dalam wawancara langsung pasca putusan musyawarah terbuka terkait sengketa ijazah calon bupati Rato Rusdiyanto dalam Pilkada Bangka 2025.
Bawaslu Bangka mengabulkan sebagian permohonan Rato, dengan Ketua Bawaslu Fega Erora secara tegas menyebut KPU lalai dalam memproses surat klarifikasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kaur.
Surat tersebut, yang menyatakan Rato memenuhi syarat pencalonan, diterima KPU sehari sebelum penetapan calon, namun diabaikan.
“Surat itu seharusnya menjadi dasar verifikasi, tapi justru diabaikan,” ujar Fega, menyoroti kelalaian KPU, Senin (4/8/2025).
Ketua KPU Bangka, Sinarto, tampak terpojok saat ditemui wartawan. Dengan nada hati-hati, ia menyatakan tetap menghormati putusan Bawaslu.
“KPU menghormati putusan Bawaslu dan akan segera melaksanakan verifikasi ulang sesuai keputusan tersebut.”
Namun, pernyataan Sinarto ini berbanding terbalik dengan sikap KPU sebelumnya, yang menyebut surat klarifikasi dari Dinas Pendidikan sudah sesuai Peraturan KPU (PKPU), tetapi tidak dijadikan dasar penetapan calon.
Ketika didesak wartawan soal alasan pengabaian surat tersebut, Sinarto hanya menegaskan prosesnya sudah sesuai.
“Semua langkah verifikasi hingga penetapan telah sesuai prosedur.” tegasnya.
Tantangan Verifikasi Ulang dan Jadwal Pilkada
Putusan Bawaslu mengharuskan KPU Bangka memverifikasi ulang keabsahan ijazah Rato.
Proses ini menjadi tantangan besar, mengingat waktu yang semakin sempit menjelang tahapan logistik Pilkada.
“Kami akan berproses secepat mungkin agar tetap selaras dengan tahapan logistik,” kata Sinarto, menegaskan komitmen KPU untuk mematuhi putusan Bawaslu.
Meski demikian, publik masih mempertanyakan apakah proses verifikasi ulang ini akan mengubah komposisi lima pasangan calon di Pilkada Bangka.
“Kami sedang bekerja. Tunggu saja hasilnya,” ujar Sinarto singkat, menghindari spekulasi lebih lanjut.
Sorotan Publik dan Profesionalitas KPU
Keputusan Bawaslu menjadi titik balik bagi KPU Bangka untuk membuktikan profesionalitasnya di tengah sorotan publik.
Kelalaian dalam proses verifikasi sebelumnya telah memicu keraguan terhadap integritas lembaga ini.
Akankah KPU Bangka mampu menyelesaikan tugas verifikasi ulang dengan transparan dan tepat waktu?
Publik kini menanti langkah konkret KPU untuk mengakhiri polemik yang telah menguras perhatian masyarakat Bangka.
