Berita-Fakta — Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) Kota Pangkalpinang, Efran, S.STP., M.Tr.I.P., resmi dinonaktifkan sementara melalui SK Wali Kota nomor 188.45/433/KEP/BKPSDMD/XII/2025 tertanggal Desember 2025. Penonaktifan berlaku mulai 23 Desember 2025 untuk kelancaran pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin PNS.
Dasar hukumnya Pasal 10 ayat (1) huruf e PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, yang larang PNS “memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang milik negara secara tidak sah.” Spekulasi muncul: apakah ini terkait penyalahgunaan rumah dinas sebagai aset negara?
Penonaktifan ini bertepatan dengan kegaduhan viral 19 Desember 2025 malam. Rumah dinas Efran digeruduk ratusan emak-emak dipimpin Wenny alias Ibu Suri Wakanda bersama Tiwi dan Ama. Aksi dipicu perseteruan medsos berbulan-bulan antara Gusti Dini Hariati (istri Efran) dengan sejumlah TikToker—termasuk unggahan provokatif Dini yang tantang lawan dan libatkan anak-anak.
Live TikTok aksi geruduk capai 7.000 penonton, picu massa ramai hingga polisi turun tangan redam situasi. Kedua pihak mediasi di Polresta Pangkalpinang hingga larut, tapi alot tanpa damai. Efran hadir dampingi istri, tapi sikap pasifnya dikritik rusak wibawa institusi penegak perda.
Pasca insiden, SAPMA Pemuda Pancasila Babel dan elemen masyarakat desak Wali Kota nonaktifkan Efran sebut rentetan polemiknya (pembiaran tambang ilegal, isu KKN, hingga gaduh keluarga) coreng citra Satpol PP. Penonaktifan ini jawab desakan itu, meski resmi untuk pemeriksaan disiplin.
Selama nonaktif, Efran tetap terima hak kepegawaian sesuai aturan. Pemkot Pangkalpinang tegaskan komitmen tegakkan disiplin ASN tanpa pandang bulu, junjung praduga tak bersalah. Belum ada Plt Kasat Pol PP diumumkan, dan BKPSDMD belum beri detail pelanggaran spesifik.
Hingga kini, Efran dan Pemkot belum beri keterangan resmi lanjut. Kasus ini tambah catatan panjang kontroversi Efran, dari dugaan korupsi baju dinas 2021 hingga pembiaran lokalisasi.
