PANGKALPINANG, BERITA-FAKTA.COM – Di saat rakyat dipaksa akrab dengan nyanyian penghematan, sebuah ironi tajam justru mencuat ke permukaan. Bak oase kemewahan di tengah gurun efisiensi, portal Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Pangkalpinang membocorkan sebuah realitas yang mengusik nurani publik. Ketika ikat pinggang anggaran daerah diperketat hingga menyesakkan dada, jemari birokrasi justru bersiap memanjakan diri dengan fasilitas teknologi kasta tertinggi.
Sebuah data valid kini menjelma menjadi buah bibir yang membakar ruang publik. Pengadaan komputer bernilai ratusan juta rupiah mencuat sebagai simbol kontradiksi yang nyata.
Melihat lebih dalam pada “panggung” LPSE, perkara ini berakar dari nomor identitas digital berupa Kode RUP 66430206. Paket yang dibungkus dengan nama normatif “Belanja Modal Komputer Unit Lainnya” ini berdiri megah di bawah payung tanggung jawab Sekretariat Daerah (Sekda) Kota Pangkalpinang untuk Tahun Anggaran 2026.
Daya pikat utama yang mengundang badai kritik tak lain adalah angka pemuas syahwat pengadaan tersebut. Total pagu anggaran yang digelontorkan mencapai Rp 189.500.000. Angka yang hampir menyentuh plafon dua ratus juta rupiah ini seolah berteriak menantang narasi “hidup prihatin” dan “pemangkasan biaya rutin” yang selama ini didengungkan oleh pemerintah daerah ke telinga masyarakat.
Duri paling tajam dalam pengadaan ini bersarang pada kolom Uraian Pekerjaan. Lembar dokumen tersebut secara gamblang memperlihatkan barisan barang yang akan dipinang:
• Belanja Modal Pengadaan Laptop KDH/WKDH;
• Belanja Modal Laptop Kantor; dan sang primadona utama,
• Belanja IPAD KDH dan WKDH.
Keberadaan gawai tablet premium (iPad) bersanding dengan laptop khusus untuk Kepala Daerah (KDH) dan Wakil Kepala Daerah (WKDH) memicu sorotan tajam. Pengadaan ini dinilai publik laksana memaksakan gaya hidup megah yang tak sejalan dengan denyut nadi ekonomi daerah yang sedang kepayahan. Kombinasi perangkat-perangkat berlogo apel kroak yang terkenal mahal ini dianggap sebagai bentuk ketidakpekaan sosial, sebuah langkah “buta warna” di tengah situasi keuangan yang sedang memerah.
Kejanggalan cerita ini tidak berhenti pada nilai rupiah yang selangit. Ada kabut tebal yang menyelimuti aspek akuntabilitas. Pada kolom Spesifikasi Pekerjaan, publik hanya disuguhi teka-teki bisu berupa karakter:
“-;, -;, -;”
Ketiadaan rincian teknis ini layaknya membeli kucing dalam karung berlapis emas. Tanpa kejelasan merek spesifik, kapasitas, maupun performa perangkat yang akan ditebus dengan uang rakyat, transparansi pengadaan ini praktis lumpuh. Masyarakat dipaksa meraba-raba di dalam gelap, mencoba menerka apakah angka ratusan juta itu murni demi fungsi atau sekadar demi gengsi yang hakiki.
Sistem mencatat bahwa proyek ini diproses melalui metode E-Purchasing. Sebuah karpet merah birokrasi melalui katalog elektronik yang memang menjanjikan kecepatan kilat, namun sering kali mengorbankan riuhnya kompetisi harga yang sehat dari para vendor alternatif. Berdasarkan garis waktu yang disepakati, “pesta teknologi” ini dijadwalkan mengalir sepanjang tahun, mulai dari Januari 2026 hingga Desember 2026.
Temuan di jagat LPSE ini kini telah bertransformasi menjadi alarm keras yang memekakkan telinga. Publik kini menuntut sebuah jawaban jujur dari balik dinding tebal Sekretariat Daerah: Apakah belanja mewah ini merupakan sebuah kebutuhan yang darurat, ataukah sekadar ego penguasa yang enggan turun takhta dari singgasana kenyamanan? (Yuko)
