PANGKALPINANG,BERITA-FAKTA.COM — Dinamika pasar modal nasional yang mendadak bergejolak akibat wacana kontroversial lembaga indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI) memantik perhatian serius dari berbagai kalangan di daerah. Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Pangkalpinang menegaskan bahwa ormas Islam tidak boleh tinggal diam dan hanya berfokus pada urusan keagamaan semata, melainkan harus hadir dan peka terhadap isu-isu strategis kebangsaan dan ekonomi nasional.
Ketua PCNU Kota Pangkalpinang, H. Firmantasi, menilai bahwa guncangan yang terjadi di lantai bursa seperti anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akibat tekanan wacana sepihak, bukan sekadar persoalan teknis investasi para pemodal besar di Jakarta. Lebih dari itu, insiden tersebut merupakan cerminan dari pertarungan kedaulatan ekonomi nasional yang dampaknya lambat laun akan dirasakan hingga ke daerah-daerah, termasuk di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
“Kedaulatan ekonomi kita sedang diuji. Ketika pasar modal nasional terpukul akibat intervensi atau metodologi lembaga global yang dinilai sarat anomali dan tidak transparan, maka kepercayaan investor akan merosot. Kita di daerah, khususnya di Bangka Belitung yang saat ini tengah berjuang melakukan pemulihan ekonomi pasca-timah, tentu tidak boleh abai. Gejolak makroekonomi nasional pasti akan berdampak pada daya beli, stabilitas harga, dan arus investasi lokal,” ujar H. Firmantasi saat ditemui di Pangkalpinang, Senin (2/11/2026).
NU Hadir Mengawal Isu Strategis Bangsa
H. Firmantasi, yang juga figur sentral di kalangan nahdliyin setempat, menegaskan bahwa sudah saatnya NU memperluas spektrum perjuangannya. Kepedulian PCNU Kota Pangkalpinang tidak boleh terkungkung hanya pada urusan ritual keagamaan, sosial, dan kebudayaan konvensional. Di era globalisasi yang penuh ketidakpastian ini, umat dan masyarakat di daerah membutuhkan panduan moral serta pembelaan nyata terhadap isu-isu ekonomi yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
“Urusan keagamaan itu penting, urusan sosial-budaya itu wajib, tetapi kepekaan terhadap isu nasional seperti kedaulatan ekonomi, transparansi pasar keuangan, dan keadilan bagi pelaku usaha kecil juga merupakan bagian dari tanggung jawab kebangsaan kita. Jangan sampai bangsa ini didikte oleh kekuatan asing yang ingin mencederai integritas pasar kita,” tegasnya.
Tantangan Ekonomi Lokal di Bangka Belitung
Lebih lanjut, H. Firmantasi mengaitkan situasi tersebut dengan kondisi riil di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung saat ini. Menurutnya, ketahanan ekonomi daerah sangat rentan apabila fondasi ekonomi makro nasional mengalami guncangan. Ketergantungan ekonomi lokal yang sedang bertransisi menuntut adanya perlindungan ketat dari pemerintah pusat terhadap stabilitas pasar dan investasi dalam negeri.
Oleh karena itu, PCNU Kota Pangkalpinang mendukung penuh sikap tegas para pemangku kebijakan di tingkat nasional, baik DPR RI maupun otoritas pengawas pasar keuangan untuk tidak inferior di hadapan tekanan lembaga internasional, serta mendesak adanya transparansi dan penegakan aturan yang berkeadilan.
“Kita mendesak agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan para pembuat kebijakan tidak boleh bergeming atau kalah gengsi dalam menegakkan kedaulatan aturan di rumah kita sendiri. Di sisi lain, masyarakat kita di daerah harus terus didorong untuk memperkuat ketahanan ekonomi kerakyatan, mandiri secara pangan, dan tidak mudah panik menghadapi gejolak eksternal,” pungkas H. Firmantasi.
Melalui sikap kritis ini, PCNU Kota Pangkalpinang berharap agar kesadaran kolektif tentang pentingnya kedaulatan ekonomi nasional terbangun secara utuh, mulai dari pusat kekuasaan hingga ke akar rumput di daerah. (Gema)
