PANGKALPINANG, BERITA-FAKTA.COM – Sungguh sebuah pemandangan yang “menyejukkan” hati. Di tengah misi mulia mengurus rumah ibadah, publik justru disuguhi drama Musyawarah Daerah (Musda) tandingan Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Pangkalpinang yang digelar di sebuah ruang pertemuan pada Minggu, 24 Mei 2026.
Ternyata, pangkal kericuhan ini bermuara pada sebuah “dosa besar” administratif: pengurus lama dianggap tidak sah karena dilantik oleh Walikota, bukan oleh Pengurus Wilayah (PW) DMI Bangka Belitung. Sungguh sebuah ironi yang manis, bukan?
Salah satu sesepuh PW DMI Bangka Belitung dengan nada bicara yang sangat “santun” dan “lembut” atau mungkin lebih tepat disebut arogan bagi telinga orang awam menegaskan bahwa pelantikan oleh pejabat daerah adalah pelanggaran fatal terhadap struktur organisasi.
“Jangan sampai kita bicara soal aturan, tapi kita sendiri menabrak aturan,” sindirnya tajam.
Sebuah pernyataan yang luar biasa hebat, seolah-olah kursi kepengurusan masjid adalah takhta suci yang tak boleh disentuh oleh aturan protokoler pemerintah, meski tujuannya mungkin sinergi.
Yang lebih memukau lagi adalah ketika tokoh agama yang seharusnya menjadi teladan ini kehilangan kesabarannya. Alih-alih mengedepankan tabayyun (klarifikasi) yang damai, beliau justru menantang pengurus Cabang (PC) DMI Kota Pangkalpinang untuk beradu urat syaraf di luar forum.
“Kalau mau di luar, silakan kita berdebat di luar. Nanti kalau memang mau berdebat di sini, Anda mau berdebat sama saya, silakan saya siap,” tantangnya dengan nada yang jauh dari kesan religius.
Mungkin bagi beliau, menyelesaikan masalah organisasi masjid jauh lebih efektif dengan gaya “duel” ketimbang musyawarah yang membosankan. Sungguh sebuah kemajuan peradaban bagi organisasi yang membawa nama besar masjid.
Pihak PW DMI Babel bersikukuh bahwa Musda yang mereka gelar bukanlah “Musda Ulang”, melainkan Musda yang sah berdasarkan surat dari Pengurus Pusat (PP) DMI. Mereka mempertanyakan payung hukum apa yang dipakai pengurus sebelumnya hingga merasa sah meski hanya dilantik oleh Walikota.
“Jangan kita dalam tanda kutip bicara aturan, tapi kita juga menabrak aturan seperti ini,” tambah sang sesepuh dengan penuh percaya diri.
Publik kini hanya bisa menonton dengan takjub. Bagaimana mungkin urusan memakmurkan masjid harus diwarnai dengan diksi kasar, tantangan duel, dan perebutan legalitas yang panas? Jika para pengurusnya saja lebih mahir menantang duel daripada merangkul, lantas bagaimana nasib jamaah di bawahnya?
Mungkin benar kata pepatah, terkadang yang paling keras bicara aturan adalah mereka yang paling hobi menciptakan kegaduhan atas nama aturan itu sendiri. (4WD)
