PANGKALPINANG, BERITA-FAKTA.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Pangkalpinang ibarat kapal besar yang tengah menerjang ombak. Di balik misi mulia memberi nutrisi bagi puluhan ribu siswa, kehadiran Satuan Pelayanan Pemakan Gratis (SPPG) kini tengah menjadi sorotan tajam. Polemik mengenai kelengkapan administrasi hingga standar higienitas menjadi “kerikil” yang mewarnai perjalanan program ini di Negeri Beribu Senyuman.
Isu mengenai minimnya SPPG yang mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLS) dan sertifikasi Halal sempat mencuat ke permukaan. Bak api dalam sekam, kekhawatiran publik memuncak saat dikabarkan hanya segelintir dapur yang memenuhi syarat meski operasional terus berjalan.
Namun, kabar tersebut segera diluruskan oleh Nyai Kunia Ramadini, Koordinator Regional Badan Gizi Nasional (BGN) Provinsi Bangka Belitung. Ia menegaskan bahwa mayoritas SPPG di Pangkalpinang sudah berada di jalur yang benar.
“Sejauh ini, rata-rata SPPG sudah memiliki sertifikat Halal dan SLS. Memang ada tiga unit yang baru operasional dan langsung diperiksa oleh Dinas Kesehatan pada hari pertama. Itu adalah syarat mutlak dari BGN,” tegas Dini dalam keterangannya baru-baru ini.
Untuk menjaga kualitas secara berkelanjutan, pihak BGN tidak hanya berhenti di pemeriksaan awal. Sistem IKL (Inspeksi Kesehatan Lingkungan) bulanan akan dilakukan secara rutin guna memastikan dapur tetap dalam kondisi prima demi keamanan konsumsi siswa.
Langkah tegas diambil terhadap dua SPPG di Pangkalpinang yang harus dinonaktifkan sementara. Salah satunya adalah dapur di kawasan Imam Bonjol. Penonaktifan ini bukan tanpa alasan; temuan kendala pada limbah sisa makanan di tempat sampah menjadi pemicunya, meski hasil uji sampel makanan dinyatakan tetap aman.
Kasus lain yang sempat menyita perhatian adalah kendala pada pemasok UMKM. “Kemarin sempat ada kendala pada pesanan pempek dari luar. Namun, kami sudah melakukan evaluasi total dan pembersihan menyeluruh. Ke depannya, semua makanan harus diproduksi langsung dari dapur internal (In-house),” tambah Dini.
Dua unit yang sempat “istirahat” ini diprediksi akan kembali mengepulkan asap dapurnya pada pekan depan setelah melewati rangkaian penjaman makanan ulang dan koordinasi ketat dengan Dinas Kesehatan.
Meski dihantam berbagai isu, program ini terbukti menjadi mesin penggerak ekonomi lokal yang kuat. Saat ini, 18 SPPG yang beroperasi di Pangkalpinang telah melayani sebanyak 43.388 jiwa, yang terdiri dari siswa, tenaga pendidik, hingga balita.
Berikut adalah beberapa fakta angka di lapangan:
• Total Penerima Manfaat: 43.388 orang (Siswa, Tendik, Untendik, dan 3 Bayi).
• Penyerapan Tenaga Kerja: Sekitar 50 orang per SPPG (Relawan, Ahli Gizi, Akuntan, dll).
• Target Unit: Awalnya 24 unit, kini menyesuaikan dengan juknis baru (kapasitas 3.000 porsi per unit).
• Transparansi Data: Semua data supplier dan operasional telah terintegrasi dalam akun Sipmo.
Pihak BGN menegaskan bahwa keamanan pangan adalah harga mati. Dengan 19 unit yang kini masuk tahap persiapan dan operasional, koordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait terus diperketat.
Kehadiran program MBG di Pangkalpinang bukan sekadar soal mengisi perut yang lapar, melainkan tentang membangun fondasi generasi masa depan yang sehat melalui tata kelola yang akuntabel dan higienis. Pekan depan akan menjadi momentum pembuktian bagi unit-unit yang telah berbenah untuk kembali melayani masyarakat. (4WD)
