Pangkalpinang, Berita-Fakta – Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya (BPJ), resmi melaporkan akun TikTok @RadenBambang ke Direktorat Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Bangka Belitung (Babel) atas dugaan fitnah dan penyerangan pribadi. Laporan ini diajukan menyusul tuduhan bahwa BPJ menjadi dalang di balik aksi demo anarkis di PT Timah yang menyebabkan kerusakan pada kantor pusat perusahaan tersebut.
BPJ, didampingi kuasa hukumnya, mendatangi Polda Babel untuk melaporkan akun tersebut pada Senin 13 Oktober 2025. Ia menegaskan bahwa tuduhan yang dilontarkan akun @RadenBambang tidak berdasar dan telah mencoreng nama baiknya sebagai wakil rakyat dari daerah pemilihan Bangka Belitung.
“Tuduhan dari akun TikTok @RadenBambang sudah kelewatan. Ini bukan lagi kritik, melainkan serangan terhadap harga diri dan martabat saya sebagai wakil rakyat,” ujar BPJ, seperti dikutip pada Senin (13/10/2025).
Dalam keterangannya, BPJ menyatakan bahwa laporan ini bukan hanya untuk membela dirinya, tetapi juga melindungi keluarga besarnya yang turut terdampak akibat fitnah tersebut. Ia berharap kasus ini menjadi pelajaran agar tidak terulang di masa depan dan meminta pemilik akun @RadenBambang bertanggung jawab atas tuduhan yang disebarkan.
Selama pemeriksaan di Polda Babel, BPJ menjawab sekitar 20 pertanyaan dari penyidik. Ia menegaskan untuk membuktikan kebenaran di pengadilan. “Saya ingin kasus ini diselesaikan secara hukum agar kebenaran terungkap,” tegasnya.
Kasus ini mencerminkan maraknya penyebaran informasi yang tidak terverifikasi di media sosial, yang dapat merugikan reputasi individu, terutama tokoh publik. BPJ berharap laporan ini dapat memberikan efek jera dan mendorong pengguna media sosial untuk lebih bertanggung jawab dalam menyebarkan informasi.
Pihak Polda Babel belum memberikan keterangan resmi terkait perkembangan kasus ini. Namun, laporan BPJ menjadi sorotan karena melibatkan isu sensitif terkait demo anarkis di PT Timah, perusahaan strategis di Bangka Belitung.
Laporan ini diharapkan menjadi langkah awal untuk menegakkan keadilan dan mencegah penyebaran fitnah di ranah digital. BPJ juga mengimbau masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
