Oleh; Ahmad Wahyudi (Sekretaris Aliansi Wartawan Muda Bangka Belitung)
PANGKALPINANG,BERITA-FAKTA.COM – Hujan ‘kampanye hitam’ dan ‘badai hoaks’ yang menerpa Pilkada Ulang Pangkalpinang memantik tanda tanya besar.
Di tengah riuhnya pertempuran di jagat maya, Sekretaris Aliansi Wartawan Muda Bangka Belitung (AWAM Babel), Ahmad Wahyudi, melayangkan ‘pertanyaan telak’: di mana peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)?
Bawaslu, ibarat ‘penjaga gawang’ dalam arena demokrasi, memiliki peran vital dalam menangkal serangan black campaign, baik melalui jalur preventif maupun represif.
Secara teori, mereka seharusnya menjadi ‘benteng kokoh’ yang melindungi masyarakat dari informasi menyesatkan. Namun, apa yang terjadi di Pangkalpinang seolah memperlihatkan celah besar di benteng tersebut.
Jebakan di Jalur Preventif
Secara preventif, Bawaslu seharusnya menjadi ‘guru’ yang mengedukasi masyarakat agar cerdas menyaring informasi. Program seperti “Rumah Politik Sehat” seharusnya menjadi ‘oase’ di tengah gersangnya etika berpolitik.
Namun, fakta di lapangan menunjukkan, narasi hoaks dan fitnah justru ‘mengalir deras’ tanpa hambatan, seolah-olah masyarakat tak pernah dibekali ‘tameng’ untuk menghalaunya.
Taring Represif yang Tumpul?
Taring represif Bawaslu juga dipertanyakan. Bawaslu memiliki tugas mulia untuk mengawasi, menindak, dan bekerja sama dengan penegak hukum. Mereka punya ‘mata’ untuk mengawasi konten-konten berbahaya di media sosial dan seharusnya bisa menindak akun-akun anonim yang menjadi ‘penebar racun’.
Namun, ‘tarian hoaks’ yang kian lincah dan masif di media sosial seolah membuktikan taring represif Bawaslu ‘tumpul’ atau bahkan ‘tidak terasa’.
Laporan masyarakat melalui aplikasi seperti Gawaslu diharapkan menjadi ‘suara’ yang menggerakkan Bawaslu. Namun, tantangannya tak sedikit: minimnya sumber daya manusia, kecepatan penyebaran informasi yang ‘bagai kilat’, hingga pelaku anonim yang ‘bersembunyi di balik bayang-bayang’.
Ahmad Wahyudi menilai, semua tantangan ini bukanlah alasan untuk tidak bekerja.
Ahmad Wahyudi berharap, Bawaslu tidak hanya menjadi ‘macan kertas’ yang gagah di atas teori, tetapi harus menunjukkan peran sentralnya di medan nyata.
Jika Bawaslu ‘tertangkap basah’ tak berdaya, kepercayaan masyarakat pada proses demokrasi akan ‘terkikis habis’.
Pilkada Ulang Pangkalpinang ini adalah ujian sesungguhnya bagi Bawaslu, apakah mereka mampu menjadi ‘kapten’ yang membawa kapal demokrasi ke pelabuhan yang damai, atau justru membiarkannya ‘terombang-ambing’ dalam badai hoaks. (***)
