PANGKALPINANG, BERITA-FAKTA.COM — Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta efektivitas alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pangkalpinang mendapat sorotan tajam dalam kegiatan Dialog Publik “1 Tahun Jadi Apa ?” yang digelar di Gedung Tudung Saji, Kantor Wali Kota Pangkalpinang, Rabu (21/10) malam.
Akademisi Universitas Pertiba sekaligus mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang, Edi Supriadi, menilai APBD Kota Pangkalpinang hingga kini masih mengalami stagnasi dan belum mampu menembus angka Rp1 triliun.
“Tidak ada bedanya dari tahun 2025 ke 2026. Anggaran kita masih belum tembus Rp1 triliun, hanya berkisar di angka Rp800-an miliar lebih. Dari total anggaran tersebut, lebih dari 50 persen sudah tersedot untuk belanja pegawai, sehingga sisanya sangat terbatas untuk alokasi pembangunan,” ujar Edi dalam pemaparannya.
Menurut Edi, karakteristik wilayah Kota Pangkalpinang berbeda dengan daerah lain di Bangka Belitung karena tidak memiliki sektor pertambangan. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut kreatif dan tidak hanya bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH) maupun dana transfer dari pemerintah pusat.
“Pangkalpinang ini sektor penggeraknya adalah perdagangan dan jasa. Aktivitas ekonomi dan perbelanjaan di kota ini juga banyak ditopang oleh warga dari kabupaten sekitar. Pemimpin Kota Pangkalpinang harus mampu menggali potensi PAD secara optimal,” tegasnya.
Ia menambahkan, evaluasi anggaran pada periode 2025–2026 dapat dimaklumi sebagai peninggalan skema perencanaan sebelumnya. Namun, capaian PAD pada APBD 2027 mendatang akan menjadi indikator utama efektivitas kepemimpinan yang sedang berjalan.
Selain persoalan APBD, Edi juga mengkritisi efektivitas program pembangunan fisik serta inovasi pelayanan publik, seperti konsep smart city dan smart parking. Menurutnya, program-program tersebut harus membawa dampak langsung yang terukur bagi masyarakat, bukan sekadar proyek fisik permukaan seperti pembenahan trotoar.
“ASN maupun Wali Kota adalah pelayan masyarakat, bukan raja. Tata kelola pemerintahan harus benar-benar berorientasi pada kebutuhan rakyat. Evaluasi dan koreksi ini kita sampaikan bersama agar seluruh elemen masyarakat dapat memberikan masukan untuk pembangunan Pangkalpinang yang lebih baik ke depan,” pungkas Edi. (4WD)
