PANGKALPINANG, BERITA-FAKTA.COM – Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya (BPJ), angkat bicara menanggapi kegaduhan terkait rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Pulau Gelasa, Bangka Belitung. Dengan nada tegas, BPJ meminta semua pihak menghentikan “goreng-menggoreng” isu yang hanya memicu kebisingan di tengah masyarakat.
Bambang menegaskan bahwa kebijakan PLTN telah diakomodir dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 dengan target kapasitas 500 megawatt. Namun, ia menggarisbawahi bahwa seluruh keputusan strategis mengenai lokasi dan pelaksanaan berada sepenuhnya di tangan Pemerintah Pusat melalui badan yang disebut NEPIO (Nuclear Energy Program Implementation Organization).
“Ingat, PLTN ini adalah domain pemerintah pusat. Saya menyarankan, sudahi kisruh dan goreng-menggoreng terkait isu PLTN di Bangka Belitung. Biarlah pusat yang bekerja,” ujar Bambang di Pangkalpinang. Kamis,(12/2) Griya PT Timah
Terkait keberadaan PT Thorcon Power Indonesia yang selama ini agresif di Bangka Belitung, Bambang membeberkan fakta mengejutkan. Pihaknya telah mengonfirmasi langsung kepada Kedutaan Besar Amerika Serikat mengenai profil perusahaan tersebut.
“Pimpinan Komisi sudah tanya langsung ke Kedubes Amerika. Hasilnya? Mereka tidak mengenali entitas ini sebagai pelaksana maupun pengelola PLTN. Sebagai periset desain mungkin ada, tapi itu pun belum clear di badan nuklir Amerika,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh menjadi tempat eksperimen bagi perusahaan yang baru ingin mencoba mendapatkan izin.
“Kita tidak ingin menjadi kelinci percobaan. Kita tidak ingin menjadi tempat pilot project bagi perusahaan yang baru mau menetas. Kalau perusahaannya besar, proven, terbukti, punya track record, teknologi termaju, dan finansial bagus, kita dukung. Tapi bukan yang baru coba-coba,” tegas politisi Golkar tersebut.
Menanggapi adanya klaim pemasangan “tapak” di Pulau Gelasa, Bambang dengan lugas menyatakan bahwa hal tersebut bukan merupakan agenda resmi dari Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN).
“Saya tanya langsung Kepala Bapeten kemarin, itu bukan pekerjaan mereka. Mungkin kemarin itu mereka (perusahaan) menggandeng Pemerintah Daerah. Padahal, urusan nuklir ini lintas kementerian yang dikoordinasikan oleh Menteri ESDM lewat NEPIO karena menyangkut tata ruang, lingkungan, hingga aspek sosial yang kompleks,” jelasnya.
Bambang mengakui bahwa Bangka Belitung memang menjadi salah satu opsi lokasi (tapak) PLTN selain Kalimantan, namun ia tidak ingin proses strategis negara ini dirusak oleh kepentingan entitas yang belum jelas rekam jejaknya.
“Jangan sampai upaya pemerintah yang panjang dan strategis ini rusak hanya gara-gara noise dari perusahaan yang mencari kepentingan sendiri,” pungkasnya. (4WD)
