Pangkalpinang, Berita-Fakta – Sebanyak 163 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) bersiap mengelola Izin Usaha Pertambangan (IUP) timah di wilayah masing-masing. Langkah ini merupakan bagian dari program kemitraan strategis antara pemerintah daerah dan PT Timah Tbk untuk mewujudkan tata kelola pertambangan rakyat yang legal, tertib, dan menyejahterakan.
Gubernur Kepulauan Babel, Hidayat Arsani, menegaskan bahwa Kopdes Merah Putih akan bekerja sama langsung dengan PT Timah dalam operasional penambangan. Ia menekankan bahwa seluruh hasil timah dari koperasi wajib disetorkan ke PT Timah, bukan ke pihak lain.
“Kopdes ini bukan untuk pembayaran, tapi untuk bekerja. Hasil timah yang didapat tidak boleh dijual ke pihak lain, harus ke PT Timah,” ujar Gubernur Hidayat saat membuka Rapat Koordinasi Percepatan Operasionalisasi Kopdes Merah Putih di Ruang Pasir Padi, Kantor Gubernur, Senin (27/10/2025).
Menurut Gubernur Hidayat, model kemitraan ini diharapkan dapat mengakhiri konflik antara PT Timah dan masyarakat penambang. Program ini juga dirancang untuk menciptakan iklim pertambangan yang tertib dan berkeadilan.“Alhamdulillah, hari ini ada 163 koperasi yang mewakili Babel untuk bekerja sama. Tinggal kita buat legalitasnya agar semua pihak terlindungi,” katanya.
Gubernur memastikan bahwa seluruh perizinan, mulai dari IUP hingga surat jasa usaha pertambangan, akan disederhanakan tanpa pungutan biaya. “Semua izin akan diperbaiki dan dipermudah. Tidak ada biaya apa pun,” tegasnya.
Dengan harga timah yang saat ini mencapai Rp100.000 per kilogram, Gubernur Hidayat optimistis kemitraan ini akan memberikan dampak ekonomi signifikan bagi masyarakat desa di Babel. Kolaborasi ini tidak hanya bertujuan mengelola sumber daya tambang secara legal, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Kerja sama ini bukan hanya soal tambang, tapi juga kesejahteraan masyarakat. Kita ingin tidak ada lagi yang dirugikan, semua harus berjalan baik dan transparan,” tutup Gubernur Hidayat.(Adv/*)
