BANGKA, BERITA-FAKTA.COM – Tanah merah di Desa Pemali seolah masih menyimpan duka. Luka lama akibat tragedi maut yang menelan korban jiwa di lokasi pertambangan Pondi belum sepenuhnya kering, namun riuh aktivitas kembali mengguncang bumi di sana. Di tengah pusaran polemik pasca terbitnya Surat Perintah Kerja (SPK) PT Timah kepada mitranya, CV TMR, suara rakyat kini menuntut keadilan.
Ketua DPRD Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, angkat bicara setelah memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang cukup alot antara masyarakat Desa Pemali, pihak mitra PT Timah, Kepala Dinas ESDM Babel, dan manajemen PT Timah pada Kamis (21/5/2026).
Dalam pertemuan yang penuh tensi tersebut, Didit menegaskan bahwa kedatangannya bukan sekadar formalitas, melainkan “menjemput bola” demi menuntaskan jeritan hati masyarakat yang menggantungkan hidup pada tambang Pondi.
“Ini menyangkut keinginan masyarakat untuk beraktivitas. Alhamdulillah, dari lima tuntutan yang diajukan, empat di antaranya telah diakomodir,” ungkap Didit di hadapan awak media.
Terkait satu poin yang tersisa, Didit menjelaskan bahwa saat ini masih dalam pembahasan intensif. Ia menekankan adanya batasan tegas demi keselamatan nyawa para penambang. Masyarakat, kata Didit, hanya menginginkan hak menambang di bagian “kulit” (permukaan), bukan pada wilayah “primer” yang memiliki risiko tinggi.
“Kita bicara soal keselamatan tenaga kerja. Menambang di kulit-kulit sisi luar tentu jauh berbeda risikonya dibandingkan menyentuh bagian primer. Kita tidak ingin tragedi yang memakan korban jiwa terulang kembali,” tegasnya dengan nada lugas.
Ketika disinggung mengenai lokasi tersebut yang sebelumnya pernah menjadi “kuburan massal” bagi penambang akibat tertimbun tanah, sementara proses hukum kasus tersebut masih menjadi teka-teki yang belum usai, Didit merespons dengan sikap tegas.
Ia tidak ingin terjebak dalam silang sengketa pengakuan pihak-pihak terkait. Bagi Didit, fokus utamanya saat ini adalah memastikan keamanan dan hak rakyat tetap terlindungi di bawah pengawasan ketat Dinas ESDM Babel.
“Tugas saya adalah memperjuangkan nasib rakyat. Soal siapa yang dulu mengaku atau tidak, silakan tanya langsung. Saya di sini untuk memastikan bahwa apa yang diinginkan masyarakat tidak mencederai nyawa mereka,” pungkasnya.
Kini, mata masyarakat tertuju pada janji manis rapat lanjutan yang diagendakan pukul 13.30 WIB. Kepala Dinas ESDM Babel telah diberikan mandat khusus oleh Ketua DPRD untuk mengawasi langsung jalannya aktivitas di lapangan. Rakyat Pemali kini hanya bisa berharap, bahwa di balik izin yang diberikan, tidak akan ada lagi “air mata” yang tumpah di lokasi pertambangan Pondi. (4WD)
