PANGKALPINANG, BERITA-FAKTA.COM — Menjelang purna tugas masa bakti 2021–2026, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Pangkalpinang bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Pangkalpinang duduk bersama mematangkan transisi kepengurusan pada Selasa (28/7).
Rapat koordinasi ini tak sekadar membahas pergantian estafet kepemimpinan, tetapi juga menekankan pentingnya menjaga soliditas kerukunan umat serta akuntabilitas aset organisasi demi menghindari penumpukan “Pekerjaan Rumah” (PR) bagi pengurus baru.
Kepala Badan Kesbangpol Kota Pangkalpinang, Donal Tampubolon, memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi pengurus periode 2021–2026 yang dinilai sangat solid dan aktif merangkul seluruh elemen masyarakat. Terkait skema pembentukan pengurus baru, Donald mengusulkan agar organisasi induk kembali merekomendasikan figur-figur yang ada saat ini jika masih bersedia bertugas.
“Kepengurusan yang ada saat ini sangat solid, aktif, dan mampu mengakomodir kepentingan semua pihak. Dalam waktu dekat kita akan adakan pemilihan pengurus baru. Kita pastikan seluruh laporan dan kelengkapan dilampirkan dengan cermat agar tidak ada kekeliruan di kemudian hari,” tegas Donal di tengah padatnya agenda persiapan HUT ke-81 RI.
Menanggapi hal tersebut, Ketua FKUB Kota Pangkalpinang, Kholil Mahfudz, menyampaikan rasa terima kasih dan permohonan maaf jika kinerja selama lima tahun terakhir belum sempurna. Kholil menyambut baik arahan Kesbangpol dan menegaskan komitmen para tokoh agama dalam menjalankan tugas sosial ini.
“FKUB adalah ladang kerja sosial. Kami menyerahkan sepenuhnya kepada Kesbangpol mengenai siapa yang dinilai pantas untuk melanjutkan amanah kepengurusan selanjutnya,” ujar Kholil.
Dukungan senada datang dari Penyelenggara Buddha Kemenag Pangkalpinang, Misno yang mewakili Kepala Kantor. Ia mengapresiasi sinergi kuat antara Kesbangpol dan FKUB yang berhasil merawat kebhinekaan di Pangkalpinang. Misno mengingatkan pentingnya menuntaskan tugas-tugas yang masih berjalan sebelum restrukturisasi rampung.
“Kerja sosial di FKUB tentu tidak sia-sia dalam menyatukan perbedaan. Penting bagi kita untuk mematangkan agenda yang tersisa agar kepengurusan baru tidak terbeban sisa pekerjaan lama,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya Agama Kesbangpol Pangkalpinang, Marini, menggarisbawahi aspek efektivitas organisasi serta inventarisasi aset negara.
Marini menegaskan bahwa pergantian kepengurusan tidak boleh meninggalkan jejak negatif, terutama terkait penatausahaan barang-barang yang dibeli menggunakan dana hibah.
“Kita tidak ingin ada istilah ‘purna tugas lalu berbekas hilang’. Semua aset hasil dana hibah harus terdata rapi. Target kita, awal September kepengurusan baru sudah terbentuk. Lebih baik struktur yang ramping tapi efektif dan mau membesarkan organisasi, bukan sekadar menempel nama,” pungkas Marini.
Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan dengar pendapat interaktif yang melibatkan para perwakilan majelis agama, tokoh masyarakat, dan jajaran Kesbangpol. Sesi ini menjadi wadah untuk menjaring aspirasi teknis terkait mekanisme pencalonan pengurus baru serta penertiban Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). (Imelda)
