PANGKALPINANG, BERITA-FAKTA.COM – Digitalisasi birokrasi bukan lagi sekadar wacana di atas kertas, melainkan sistem ketat yang mengikat hak finansial setiap aparatur sipil negara (ASN). Menjelang pemberlakuan interkoneksi sistem berskala nasional pada Agustus mendatang, Kantor Kementerian Agama Kota Pangkalpinang mengambil langkah agresif dengan menggelar pembinaan tata tertib administrasi kepegawaian dan sosialisasi Implementasi Nasional Interkoneksi SIMPEG 5 dengan aplikasi Web Gaji Kementerian Keuangan Tahun 2026 di Aula Kantor, Senin (06/07).
Langkah cepat ini diambil untuk mengantisipasi potensi terjadinya human error dan keterlambatan integrasi data yang dapat merugikan pegawai secara personal. Kegiatan krusial ini dibuka langsung oleh Kasubbag TU Kemenag Kota Pangkalpinang, Eyde Tusewijaya, yang didampingi oleh tim SDM Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Dalam arahannya yang lugas, Kasubbag TU menegaskan bahwa modernisasi pelayanan publik melalui ekosistem digital seperti aplikasi Srikandi dan SIMPEG 5 merupakan harga mati dalam transformasi birokrasi modern. Namun, ia menyoroti fenomena kesenjangan adaptasi teknologi di mana sebagian pegawai masih sekadar menjadi pengguna pasif tanpa memahami urgensi validitas data di dalam sistem.
“Pemerintah terus berinovasi. Saat ini belanja pegawai dan gaji memang sudah terlaksana secara web, tetapi belum terkoneksi penuh ke SIMPEG 5. Sinkronisasi inilah yang sedang kita kejar. Jika pegawai tidak acuh dan malas memperbarui datanya, taruhannya adalah tunjangan kinerja mereka sendiri. Aturan ini berlaku nasional dan sistem akan mengunci per 10 Agustus ini,” ujar Eyde dengan nada tegas.
Eyde juga menginstruksikan para Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) untuk bertindak sebagai lini depan pengawasan di tingkat kecamatan. Pimpinan satker diminta tidak pasif dan wajib mengkoordinir serta menyisir seluruh bawahannya agar segera melengkapi dokumen digital yang belum diunggah, terutama yang berkaitan dengan perubahan status keluarga, diklat, maupun berkas kedinasan lainnya. Lewat sosialisasi intensif ini, Kemenag Pangkalpinang menargetkan status zero error data kepegawaian sebelum tenggat waktu nasional dimulai. (Imelda)
