Berita-Fakta — Semangat pengurus Kelompok Dana Masyarakat Pedesaan (KDMP) atau Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mulai redup. Pasalnya, puluhan surat permohonan pinjam pakai lahan milik PT Timah Tbk untuk pembangunan gerai koperasi tak kunjung mendapat respons dari perusahaan plat merah tersebut.
Keluhan ini mencuat dari berbagai desa dan kelurahan, termasuk KDMP Desa Karya Makmur. Ketua KDMP setempat, Bean Saputra, mengaku telah mengirim surat lebih dari sekali ke PT Timah, bahkan ditembuskan ke Bupati, Ketua DPRD, serta dinas terkait. Namun, hingga kini tak ada jawaban sama sekali.
“PT Timah banyak tidak menjawab surat-surat pengurus KDMP se-Babel. Banyak desa/kelurahan harus menunggu kepastian pembangunan gerai KDMP karena lahan bersangkutan milik PT Timah Tbk,” ujar Bean Saputra, seperti dikutip dari keluhan di grup Aliansi KDMP Babel Bersatu.
Bean menyayangkan sikap perusahaan yang dianggap tidak mendukung program pemerintah pusat di bawah Presiden Prabowo Subianto, yakni percepatan operasionalisasi Koperasi Merah Putih di sektor pertambangan timah. Menurutnya, hal ini justru menggantungkan harapan anak bangsa yang ingin mengabdi untuk negara dan masyarakat melalui koperasi desa.
“Jika surat kami tidak juga dijawab oleh Dirut/Direksi PT Timah, kemungkinan kami dan kawan-kawan yang tergabung dalam Aliansi KDMP Babel Bersatu akan berkirim surat untuk bersilaturahmi atau aksi kecil-kecilan ke kantor PT Timah Tbk,” pesan Bean.
KDMP Jadi Mitra Strategis PT Timah, Tapi Realisasi Lambat
Program Koperasi Merah Putih di Babel memang mendapat dorongan kuat dari Pemprov Babel dan PT Timah sejak akhir 2025. Rapat koordinasi bersama Dinas Koperasi dan UKM Babel menargetkan percepatan kemitraan, termasuk pengelolaan tambang timah secara legal oleh koperasi desa.
PT Timah bahkan membuka akses kemitraan, dengan target 15 koperasi bergabung sebagai mitra jasa pertambangan. Beberapa KDMP telah resmi menjadi mitra, sementara Pemprov fokus membangun gerai usaha di 393 koperasi desa/kelurahan.
Namun, kendala lahan menjadi batu sandungan utama. Banyak gerai direncanakan dibangun di atas aset PT Timah, sehingga memerlukan izin pinjam pakai. Tanpa respons dari perusahaan, pembangunan terhenti dan semangat pengurus pudar.
