PANGKALPINANG, BERITA-FAKTA.COM — Sekelompok pedagang dan masyarakat yang tergabung di pusat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Telok Atok Pintu Air, Pesisir Kolong Retensi Kacang Pedang, secara tegas menolak rencana pengusuran dan penertiban oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang.
Para pedagang menilai keberadaan tempat usaha yang telah berdiri selama belasan tahun tersebut telah memberikan dampak positif bagi perekonomian warga dan pemuda sekitar. Mereka juga menyoroti inkonsistensi kebijakan pemerintah daerah yang sebelumnya sempat melakukan kesepakatan penarikan iuran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp5.000 per hari pada masa kepemimpinan Plt. Budi Utama.
Salah satu perwakilan pedagang, Randy alias Andoy, menyampaikan kekecewaannya kepada awak media saat menunjukkan dokumen Surat Peringatan Pertama (SP-1) dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pangkalpinang.
“Kenapa pada masa kepemimpinan sebelumnya kami mau ditata, ekonomi kreatif tumbuh sendiri tanpa ada peran serta dan pemindahan dari pemerintah itu sendiri? Pada masa Plt Budi Utama kami sudah sepakat pada saat itu untuk membayar Rp5.000 per hari kepada Pemkot Pangkalpinang. Sekarang ketika walikotanya berganti, lain lagi kebijakan, kami harus meminta dibongkar. Emangnya kami bangun ini selama ini tidak menggunakan biaya?” ujar Randy.
Terkait tudingan bahwa aktivitas UMKM menjadi penyebab pencemaran dan penumpukan sampah di kawasan kolong retensi, Randy membantah keras hal tersebut. Menurutnya, para pedagang selalu menjaga kebersihan dengan tidak menggunakan barang-barang atau wadah yang berpotensi menjadi sampah sekali pakai yang mencemari lingkungan perairan.
“Kalau memang kami dituduh buang sampah ke kolong ke sungai akibat aktivitas kami, kami tidak pernah menggunakan barang yang sifatnya sampah atau daur ulang, tapi pakai piring dan tempat yang bisa dicuci ulang. Tidak ada sampah kami buang ke pinggir ke sungai atau ke kolong tersebut,” tegasnya.
Ia menambahkan, sampah yang ada di kolong retensi justru berasal dari aliran drainase dari wilayah atas yang terbawa arus air, bukan dari aktivitas para pedagang di lokasi.
Berdasarkan dokumen Surat Peringatan Pertama (SP-1) Nomor: 300/ 491 /SATPOL.PP/XI/2026 yang dikeluarkan oleh Satpol PP Kota Pangkalpinang pada 12 November 2026 dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Satpol PP Kota Pangkalpinang, Romi Al Fauza, S.H., Pembina Tk. I / IV.b (NIP. 198009272008011004), penertiban ini didasarkan pada beberapa ketentuan hukum berikut:
• Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
• Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
• Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja.
• Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, khususnya Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) mengenai larangan pemanfaatan kawasan kolong, pencemaran lingkungan, serta tindakan yang mengganggu fungsi saluran air dan kawasan perairan.
Dalam surat peringatan tersebut, pihak Satpol PP memberikan batas waktu selama 3 (tiga) hari sejak tanggal diterbitkan bagi para pemilik lapak untuk menghentikan kegiatan, membongkar bangunan secara mandiri, dan mengosongkan kawasan kolong dari bangunan permanen maupun semipermanen.
Menanggapi tenggat waktu dan ancaman penertiban tersebut, para pedagang menyatakan sikap perlawanan apabila pemerintah tetap memaksakan rencana proyek pengembangan keindahan sekitar kolong retensi tanpa solusi relokasi yang jelas.
“Jika memang ngotot ingin dikerjakan seperti apa yang direncanakan Pemerintah Kota Pangkalpinang, jangan salahkan kami kalau kami harus turun ke jalan dan menduduki Gedung Tudung Saji Kantor Wali Kota Pangkalpinang,” tutup Randy. (4WD)
