PANGKALPINANG, BERITA-FAKTA.COM — Pemerintah Kota Pangkalpinang meluncurkan program “Gebyar Pajak Daerah PBB-P2 dan PKB” dalam rangka memperingati HUT Pangkalpinang ke-269. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Wali Kota Pangkalpinang, Prof. Safarudin, menyampaikan bahwa realisasi penerimaan PBB saat ini telah mencapai sekitar 50 persen, sedangkan capaian realisasi PKB berada di angka 33 persen berdasarkan data dari Jasa Raharja.
“Melalui Bakeuda, kami menyelenggarakan Gebyar PBB dan PKB ini untuk mengajak masyarakat patuh membayar pajak. Hadiah-hadiah yang disediakan berasal dari stakeholder dan mitra perusahaan, bukan dari kenaikan atau tambahan tarif pajak,” ujar Prof Safarudin saat ditemui di Kantor Kelurahan Semabung Lama, Selasa (8/9).
Safarudin menegaskan bahwa pemberian insentif berupa hadiah menarik seperti sepeda motor dan barang elektronik murni bertujuan menarik minat wajib pajak. Pengundian hadiah dijadwalkan berlangsung pada akhir September.
Di sisi lain, pelaksanaan pembayaran pajak kendaraan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diwarnai keluhan wajib pajak terkait munculnya rincian tagihan baru berupa Opsen PKB pada lembar Tanda Bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran (TBPKP).
Sejumlah warga menilai hadirnya rincian tersebut memicu kebingungan mengenai mekanisme penghitungan serta aturan yang mendasarinya.
Budi, salah seorang wajib pajak di Pangkalpinang, mengaku terkejut saat memeriksa rincian pembayaran pada bukti pelunasan kendaraan roda dua miliknya. Menurutnya, rincian Opsen PKB memberi kesan adanya penambahan nominal tagihan di luar tarif dasar.
“Ada komponen PKB pokok dan di bawahnya tertera Opsen PKB dengan nominal yang cukup signifikan. Hal ini menimbulkan tanda tanya mengenai dasar aturan dan efektivitas penghitungannya,” ungkap Budi.
Masyarakat berharap pihak berwenang dapat memberikan sosialisasi dan transparansi yang lebih jelas terkait struktur tarif serta komponen tagihan pajak kendaraan terbaru agar tidak memicu kebingungan publik. (4WD)
