PANGKALPINANG, BERITA-FAKTA.COM — Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji, meninjau langsung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kelurahan Lontong Pancur, Kecamatan Pangkalbalam, Kota Pangkalpinang, pada hari kedua kunjungan kerjanya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan ketepatan sasaran dan kualitas pendistribusian Makan Bergizi Gratis (MBG) khusus kelompok 3B (Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita). Kamis,(6/8)
Wihaji menyampaikan bahwa intervensi langsung ke lapangan merupakan instruksi Presiden guna memastikan penerima manfaat mendapatkan asupan gizi yang sesuai standar operasional prosedur (SOP).
“Hari ini saya turun langsung mengecek salah satu titik di Kecamatan Pangkalbalam. Kita ingin pastikan penerima manfaatnya tepat, kualitas dan asupan gizinya sesuai. Hasil pengecekan menunjukkan standarnya bagus dan protap dilaksanakan dengan baik,” ujar Wihaji saat memberikan keterangan pers.
Berdasarkan data nasional, total penerima manfaat MPG khusus 3B telah menembus angka lebih dari 9,6 juta jiwa. Khusus di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tercatat sebanyak 33.852 sasaran yang terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Sementara itu, untuk SPPG di Lontong Pancur, tercatat melayani 498 penerima manfaat 3B.
Terkait dengan kesiapan cakupan wilayah, Wihaji membeberkan bahwa dari total 107 SPPG yang beroperasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebanyak 94 SPPG di antaranya telah aktif mendistribusikan MPG khusus 3B. Ia meminta SPPG yang belum berjalan untuk segera berkoordinasi dengan Kepala Perwakilan BKKBN setempat.
“Kami minta SPPG yang belum mendistribusikan MPG khusus 3B segera berkoordinasi agar seluruh ibu hamil, ibu menyusui, dan balita khususnya non-PAUD mendapatkan haknya.
Semangatnya jelas menurunkan prevalensi stunting dan menyiapkan generasi masa depan,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa program intervensi gizi yang menyasar spesifik pada kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita ini merupakan langkah terobosan yang terbilang unik di tingkat global.
Menjawab kekhawatiran terkait potensi kendala pasokan jika ada SPPG yang mengalami penghentian operasional (suspend), Wihaji menjamin bahwa pelayanan untuk penerima manfaat 3B tidak akan terputus.
“Jika ada SPPG yang ditutup, alokasinya bisa dialihkan ke SPPG terdekat. Kuota maksimal tiap SPPG adalah 3.000 sasaran, dan di titik ini baru terisi sekitar 2.298, sehingga masih ada kapasitas tersisa untuk penanganan darurat,” jelasnya.
Mekanisme evaluasi dan koordinasi ini terus dipantau secara berkala setiap 5 hingga 10 hari bersama Badan Gizi Nasional (BGN) di tingkat pusat untuk memastikan keberlanjutan program di daerah. (4WD)
